PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK ANGGOTA KELOMPOK GENG MOTOR YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)

Skripsi dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK ANGGOTA KELOMPOK GENG MOTOR YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan geng motor di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menemukan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan geng motor di Kota Semarang dimana hakim memutus perkara berdasarkan kasus anak sebagai pelaku sebenarnya konkret, jadi majelis hakim dalam memriksa dan mengadili perkara anak tidak hanya melihat pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi juga melihat dari aspek-aspek di luar itu atau pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada umur terdakwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan alat bukti surat. Sementara pertimbangan non yuridis berupa hal-hal yang memberatkan terdakwa anak, hal-hal yang meringankan terdakwa anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang terdakwa anak, dan ketarangan orang tua. (2) Hambatan yang ditemui Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan geng motor disebabkan oleh adanya regulasi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mewajibkan perkara anak dalam hal meskipun terdapat pembuktian yang sulit dan ancaman pidana yang berat harus menerapkan kebijakan hakim tunggal. Serta adanya hambatan berupa dalam hal proses persidangan di pengadilan terdapat batasan waktu persidangan selama 25 hari kerja untuk memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak Saran penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebaiknya mengutamakan pelajran terhadap anak tersebut dalam penerapan keadilan restoratif bagi anak. Adanya pertimbangan non yuridis dirasa perlu untuk dikedepankan demi masa depan anak. Selain itu, hambatan berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap anak sebaiknya di Pengadilan Negeri Semarang tetap mengacu pada kebijakan berupa penerapan hakim majelis terhadap perkara anak yang pembuktiannya sulit serta tuntutan pidana yang berat