PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 288/PID.SUS/2014/PN SMG)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289, dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan badan dengan dia dapat dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Kekerasan seksual terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa masih ada realitas dalam masyarakat yang memandang wanita hanya sebagai objek kepuasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dikarenakan kasus yang diangkat dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak (studi kasus putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN. Smg) Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Hakim menerapkan teori pemidanaan pembalasan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan yang dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, hal tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saran Penulis, yakni Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam mengadili orang tua sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yakni pertimbangan Hakim harus memenuhi 3 (tiga) pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim harus memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan seadil-adilnya dikarenakan Hakim adalah tangan kanan dari Tuhan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa minimal terdapat 2 alat bukti, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan harus memberikan dan menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara lengkap dan jelas, agar nantinya dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusa