PERLUASAN HARTA WAKAF DENGAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Masjid Baiturrahman Kelurahan Gunungsari Kecamatan Wonokitri Kota Surabaya)

D.F AL Ghifari Ahmadi, 12102183192, Perluasan Harta Wakaf Dengan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Baiturrahman Kelurahan Gunungsari Kecamatan Wonokitri Kota Surabaya), Program Studi: Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu hukum, UIN SATU Tulungagung, Pembimbing: Dr. Nur Fadhilah, M. H. Kata Kunci: hukum Islam, hukum positif, perluasan harta wakaf, tanah negara Perwakafan tanah adalah upaya melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum. Nadzir wakaf bertanggungjawab untuk melakukan administrasi wakaf untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Masjid Baiturrahman telah memanfaatkan sebagian lahan milik ruang sepadan irigasi untuk perluasan masjid. Perluasan harta wakaf dengan pemanfaatan tanah negara adalah isu yang menarik untuk dikaji menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perluasan harta wakaf dengan pemanfaatan tanah negara di Masjid Baiturrahman Kelurahan Gunungsari Kecamatan Wonokitri Kota Surabaya? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perluasan harta wakaf di Masjid Baiturrahman Kelurahan Gunungsari Kecamatan Wonokitri Kota Surabaya? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perluasan harta wakaf di Masjid Baiturrahman Kelurahan Gunungsari Kecamatan Wonokitri Kota Surabaya? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perluasan harta wakaf dengan pemanfaatan tanah negara di Masjid Baiturrahman Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya belum mempunyai izin. Perluasan bangunan menggunakan tanah ruang sempadan irigasi yang mana pada saat pembangunan belum mempunyai izin secara resmi. Bangunan yang diperluas digunakan sebagai tempat ibadah dan TPQ Ar-Rahman yang dikelola oleh pengurus masjid Baiturrahman. Hingga penelitian ini dilakukan, Masjid Baiturrahman belum mempunyai bukti sertifikat yang legal dari BPN berkaitan dengan perluasan bangunan di atas tanah negara. 2) Berdasarkan hukum positif, perluasan harta wakaf dengan pemanfaatan tanah negara di Masjid Baiturrahman tanpa izin tidak sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Wakaf yang menegaskan keharusan sertifikasi dan pendaftaran tanah wakaf. 3) Berdasarkan Hukum Islam, perluasan harta wakaf di Masjid Baiturrahman tidak sesuai dengan keterangan Kitab Fathul Mu’in:172 bahwa wakaf itu tidak sah karena tidak ada ucapan untuk memanfaatkan tanah milik negara. Selain itu juga tidak selaras dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 54 tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid yang menyatakan bahwa tanah yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf