PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KESEHATAN (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)

Mokhammad Iqbal, 17104163083, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Kesehatan (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H. Kata kunci : Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Kesehatan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya hak penyandang disabilitas bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung belum terpenuhi secara maksimal. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif? 3) Bagaimana pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Tulungagung. 2) Menganalisis pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif. 3) Menganalisis pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualiatatif, sedangkan pengecekan keabsahan temuan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hak penyandang disabilitas pada bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung belum terpenuhi secara maksimal. Ketidakmaksimalan ini meliputi fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang belum memadai, pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung masih kurang maksimal, dan sosialisasi terkait program kesehatan masih kurang. 2) Menurut tinjauan hukum positif, pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung dengan fasilitas yang kurang memadai tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1, pasal 25 huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pelayanan yang kurang maksimal tidak sesuai dengan Pasal 25 huruf a, Pasal 25 huruf c, Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945, serta Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sosialisasi mengenai program serta fasilitas kesehatan yang kurang menyeluruh tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 3) Menurut tinjauan fiqh siyasah pemenuhan hak bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung dengan fasilitas yang kurang memadai belum sesuai dengan Hadits Nabi Riwayat Imam Muslim Nomor 2564 yang tidak membedabedakan manusia dan Hadits Shahih Riwayat Bukhari Nomor 5246 yang menegaskan bahwa setiap penyakit pasti memiliki obat. Pelayanan yang kurang maksimal tidak sesuai dengan Hadits Shahih Riwayat Bukhari Nomor 5246 tentang segala penyakit pasti memiliki obat, Al-Qur‟an surat at-Tin ayat 4 bahwa manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya serta Surat Abasa ayat 1-4 yang melarang seseorang berperilaku kurang baik kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi mengenai program serta fasilitas kesehatan yang kurang menyeluruh tidak sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang menegaskan bahwa sesama manusia dilarang mencela dan menganggap remeh sehingga mengucilkan