Penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Studi atas Laporan Akhir Tahun 2005

ABSTRAK Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama di akhir Tahun 2005 menyisakan perkara sebanyak 738 perkara atau sebesar 14,5 % dari 5089 perkara yang diterima. Apa yang menyebabkan 738 perkara tersisa dan belum terselesaikan di akhir Tahun 2005? Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama Tahun 2005 dengan cara menganalisis Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2005. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan studi dokumen berupa Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2005 untuk mengetahui penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2005 disebutkan bahwa faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pihak Termohon / Tergugatnya : a) Ghoib ( tidak diketahui keberadaannya), b) Berada di luar negeri, c) Berada diluar wilayah yuridiksi dan d) PNS yang belum mendapatkan Surat Ijin / Keterangan dari Kepala Instansi / atasannya. Faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan ,Agama Kabupaten Malang perlu dicarikan solusi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan agar perkaranya dapat cepat selesai dan tidak merugikan para pihak berperkara. Untuk itu penetapan sidang bagi Pihak Termohon / Tergugatnya Ghoib ( tidak diketahui keberadaannya),I Berada di luar negeri, Berada diluar wilayah yuridiksi dan PNS yang belum mendapatkan Surat Ijin / Keterangan dari Kepala Instansi / atasannya.perlu ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat agar tidak membutuhkan waktu selama berbulan-bulan، Segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus benar-benar memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas ini harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara agar sesuai dengan harapan para pencari keadilan imtuk beracara secara cepat dan tidak berbelit- belit mulai dari proses pengajuan perkara sampai dikeluarkannya Keputusan. Hambatan dan kekurangan yang ada perlu mendapat perhatian serius untuk segera dicari solusi penyelesaiannya, jangan sampai mengkibatkan timbulnya kesewenang- wenangan dan ketidakpastian dalam menjalankan tugas dan wewenang