Utang Piutang sebagai Tanggung Jawab bersama dalam Keluarga: Studi kasus No. 263/Pdt.G/2004/PA.Mlg

ABSTRAK Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ketika mengarungi bahtera kehidupan berkeluarga, tidak jarang terjadi perselisihan atau percekcokan antara suami dan isteri yang mengarah dan berakhir kepada perceraian. Perceraian dalam kasus ini disebabkan oleh banyaknya utang istri yang dilakukan tanpa sepengetahuan suami. Suami menuntut cerai karena terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh utang piutang tersebut, sedang istri menuntut agar utang piutang yang terjadi diputus sebagai harta bersama dengan alasan utang yang terjadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang berkaitan dengan perkara perceraian yang disebabkan oleh utang piutang yang dilakukan isteri tanpa sepengetahuan suami yang oleh hakim Pengadilan Agama setempat diputus sebagai harta bersama dengan no. perkara 263/Pdt.G/2004/PA.Mlg. Sebagai dasar penyusunan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Sumber data yang diperlukan adalah dari bahan primer yaitu hakim Pengadilan Agama Malang yang menangani kasus, dokumentasi terkait dengan kasus yang diteliti, dan bahan sekunder berupa sumber pustaka. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus kasus perceraian ini berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya jo pasal 19 (f) pp No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) KHI, sedang masalah utang piutang yang terjadi selama perkawinan hakim merujuk pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan jo pasal 93 ayat (2) KHI dan hakim yang menangani kasus tersebut memutus utang piutang itu menjadi harta bersama. Proses Penyelesaian utang piutang yang masuk pada gugat rekonvensi istri juga dilandasi oleh adanya bukti-bukti berupa kwitansi tanda terima untuk pembayaran utang dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Namun suami merasa putusan yang dibuat oleh hakim tidak adil dan berimbang sehingga suami melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama