Fasakh sebagai salah satu bentuk putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2002: Studi kasus No.2439/Pdt.G/2002/PA.Kab.Mlg

ABSTRAK Dalam pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan: “perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan”. Dari bunyi pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut nampak jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (huruf b) berbeda dengan putusnya perkawinan karena/atas putusan pengadilan (huruf c). Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, Kalimat ini cukup jelas, yaitu ‘di depan Sidang Pengadilan’, dan tidak ‘dengan Putusan Pengadilan’ sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “Atas Keputusan Pengadilan” ialah perceraian yang terjadi atas gugatan salah satu pihak dari suami-istri. Fasakh yang dalam bahasa UU disebut sebagai gugatan perceraian atau perceraian dengan gugatan merupakan suatu bentuk perceraian yang sebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu tejadi dengan suatu putusan hakim. Pada dasamya fasakh ialah hak suami istri tetapi pada pelaksanaannya lebih banyak dilakukan pihak istri, hal ini mungkin disebabkan karena suami telah memperoleh hak talaq yang telah diberikan agama kepadanya, sedangkan fasakh dapat dianggap sebagai imbangan hak talaq yang ada di tangan suami, dan ditinjau dari hukum syara’ dan hikmahnya dapat disebut bahwa fasakh itu adalah peluang atau jalan bagi istri untuk memperoleh perceraian dengan suami dari segi hokum Bahwa gugatan cerai banyak diajukan oleh pihak istri tentunya tak lepas dari beberapa sebab yang mendorong pihak istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Alasan-alasan ataupun sebab yang terjadi itu tentunya sangatlah beragam, dalam kenyataannya apakah alasan-alasan pihak istri itu sudah sesuai dengan perundang- undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut. Berkaitan dengan ini maka masalah yang diteliti adalah Fasakh Sebagai Salah Satu Bentuk Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2002 (Studi Kasus). Menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode deskritif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh untuk dipahami dan dicatat, untuk diolah yaitu dengan menyusun dan mensistemalisasikan data berupa naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan didapatkan kesimpulan yang dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya prosedur, alasan- alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan fasakh dan pertimbangan hokum yang diambil oleh hakim dalam penyelesaian gugatan fasakh di pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia