Penolakan hakim terhadap permohonan cerai talak karena masih berhubungan biologis: Studi Kasus No. 84/Pdt.G/2003/PA.Pas

ABSTRAK Perceraian itu sering terjadi di mana alasan yang dibuat untuk bercerai berbeda-beda, tapi sering juga pengajuan permohonan terjadi di suatu Pengadilan Agama itu diterima dan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ada kalanya dikabulkan dan ada kalanya ditolak, itu pun dengan alasan yang berbeda pula. Berpijak pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " Penolakan Hakim terhadap Permohonan Cerai Talak karena Masih Berhubungan Biologis di Pengadilan Agama Pasuruan". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Faktor yang dijadikan hakim untuk menolak permohonan cerai talak dan (2) Dasar hukum yang dijadikan pijakan hakim untuk menolak permohonan cerai talak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor apa saja yang dijadikan alasan hakim untuk menolak permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan (2) Dasar hukum yang digunakan hakim sebagai pijakan untuk menolak permohonan cerai talak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus atau penelitian kasus, yakni peneliti meneliti kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan dengan perkara No. 84/Pdt.G/2003/PA.Pas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, para Hakim, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan, dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggimakan tiga cara, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan terhadap perkara No٠ 84/Pdt٠G/2003/PA.Pas., karena tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan yang tercantum dalam surat permohonan berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang wewenang Pengadilan Agama dan tidak terpenuhinya pp. Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 F karena tidak terbuktinya alasan-alasan perceraian tersebut