Pandangan Hakim terhadap pernyataan berlaku adil dalam Poligami: Studi kasus di Pengadilan Agama Malang

ABSTRAK Salah satu syarat utama poligami sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 adalah seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain faktor alasan yang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak izin poligami. Hal ini juga tertuang dalam لال Nol Tahun 1974 pasal 5 ayat l(c) menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam hal poligami suami harus memenuhi beberapa syarat yang salah satunya adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anak mereka. Sedangkan untuk menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka tentulah sangat sulit sekali, untuk itu yang dapat dilakukan oleh hakim ialah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan berlaku adil ini merupakan perjanjian yang mengikat serta bagaimana pandangan hakim terhadap pernyataan adil dai am poligami dan dapatkah pernyataan'adil ini dijadikan alat untuk memperjuangkan hak-hak istri yang merasa dirugikan oleh suami ke Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini termasuk dalam pandangan hakim terhadap pernyataan adil dalam poligami sangat bervariasi. Dalam hal pernyataan adil sebagai perjanjian atau pernyataan yang mengikat dalam poligami sebagian besar hakim menyatakan tidak, hal ini dikarenakan diterima atau ditolaknya poligami ini bukan hanya karena pernyataan adil saja melainkan juga faktor alasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pendangan hakim mengenai keadilan dalam poligami ini cenderung pada keadilan dalam hal materi, namun demikian keadilan batiniah juga harus ditegakkan. Istri dapat menuntut haknya jika suami melalaikan kewajibanya ke PA. Istri dapat mengajukan ttmtutan dalam bentuk materi ke pengadilan baik itu nafkah batin ataupun nafkah lahir