Pertimbangan hakim tentang penetapan biaya nafkah iddah dalam gugatan rekonpensi di Pengaduan Agama Pasuruan: Studi perkara No: 440/Pdt.G/2005/PA.Pas

ABSTRAK Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) merupakan wujud efektifitas hukum Islam secara yuridis di Indonesia. Peraturan tersebut hanya terbatas pada perkara perdata Islam, khususnya hukum perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah hubungan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah. Namun dalam realisasinya, hal tersebut masih merupakan pertengkaran yang terjadi di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, dalam hukum pernikahan kita mengenal istilah perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua macam perceraian. Yang pertama adalah “Cerai Talak” yang terjadi jika suami menjadi penggugat cerai. Dan yang kedua adalah “Cerai Gugat” yang terjadi apabila pihak istri sebagai penggugat cerai. Namun dalam “Cerai Talak” istri bisa menerapkan hukum pada suaminya yang menceraikannya. Hal ini dikenal sebagai rekonvensi. Dalam kesepakatan kembali, istri yang digugat cerai meminta tuntutan agar dia agresi untuk diceraikan asalkan suami mampu menafkahi dia. Akan tetapi, pemohon tidak dapat mengatakan secara langsung bahwa ia dapat memenuhi tuntutan hidup tersebut karena ketidakmampuannya dalam memenuhi apa yang diminta oleh istri, sehingga kondisi tersebut akan menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Oleh karena itu, hakim pada akhirnya harus bijaksana dalam memutuskan nafkah yang diminta. Namun, keputusan tersebut terkadang menimbulkan beberapa masalah salah satunya suami tidak dapat memenuhi nafkah yang diputuskan karena faktor ekonomi. Juru sita juga menemukan hambatan dalam melaksanakan keputusan itu. Penelitian ini mencoba menunjukkan asas-asas dasar yang digunakan hakim dalam memutus nafkah dalam rekonvensi. Hal ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan dengan hakim yang memutus perkara tersebut sebagai subjek penelitian. Selain itu penelitian ini selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan hakim dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada dua pertimbangan dalam memutus perkara ini. Yang pertama menyangkut beberapa faktor, yaitu: kemampuan suami, tuntutan istri, adat istiadat masyarakat, serta nafkah yang layak bagi istri. Pertimbangan kedua mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, baik eksternal maupun internal; faktor. Faktor internal berasal dari kondisi internal hakim itu sendiri. Faktor-faktor tersebut menyangkut karakter, kualitas intelektual, latar belakang pendidikan termasuk pendidikan formal dan informal. Faktor eksternal menyangkut faktor-faktor yang berasal dari sisi kasus antara lain pemahaman hukum, pemahaman hukum dari sisi-sisi tersebut, ketimuran masyarakat, ekonomi, serta aspek psikologis. ABSTRACT The Compilation of Islamic Law (President’s Instruction No. 1/1991) is the shape of the effectively of Islamic law juridically in Indonesia. Those regulations just limited on the Islamic civil case, especially for marriage law. Based on the Islamic law, marriage is the holy relationship between male and female as husband and wife in order to reach the life destination in implementing of religion service. But in the it’s realization, these are still quarrel that’s occur between a couple. Therefore, in the maniage law we are familiar with divorce term. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) there are two kinds of divorce. The first is “Cerai Talak” it happens if a husband is the plaintiff of divorce. And the second is “Cerai Gugat” it happens if a wife is the plaintiff of divorce. Yet, in the “Cerai Talak” wife can apply pursuits to her husband who is divorces her. It is known as reconvention. In reconvention, the wife being asked divorced asks the demand that she aggress to be divorced as long as the husband is able to give maintenance to her. However, the applicant can’t say directly that he can fulfill that life’s demand because of his inability in completing what is asked by the wife, so that this condition will create quarrel between them. Therefor, the judge must be wise finally to decide the life’s maintenance asked. But, that decision sometimes causes some problems one of w'nich the husband can’t fulfill the maintenance decided because of economical factor. Bailiff finds barriers in implementing that decision as well. This research tries to show the basic principles used by the judge in deciding the life’s maintenance in reconvention. It was done at Islamic court in Pasuruan with the judges deciding those case as the subject of the research. Besides, this research next explains the factors influencing the decision taken by the judges in that case. The research used the qualitative approach with the normative kind of law research. The data that used in this research is secondary data. It used the interview and documenter methods in gathering the data. Where as for analyzing the data, it used the descriptive analysis. The result of the research shows that there are two considerations in deciding this case. The first is concerning to some factors, those are: the ability of the husband, the wife’s demand, the customs of the society, and also the appropriate life’s maintenance for the wife. The second considerations refers to the factors influencing the judge’s decision, external and interna; factors. Internal factors come from the internal condition of the judge it self. These factors are concerning to the characeristion, the intellectual quality, the educational background including formal and informal education. The external factors are concerning to the factors coming from the case-sides including the law understanding, law comprehension of these sides, the easterns of the society, economy, and also the psychological aspect