Putusan Hakim dalam memutus Perceraian PNS yang tanpa izin dari atasan ditinjau dari PP. 10 Tahun 1983 Jo PP. 45 Tahun 1990 dan Fiqh: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK Perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam sebuah perkawinan pasti ingin mencapai hidup sakinah, mawaddah, dan rohmah. Tidak menutup kemungkinan tujuan dari perkawinan itu kandas di tengah jalan dan akhirnya terjadi perceraian. Perceraian bisa terjadi dan menimpa pada siapapun tidak menutup kemungkinan pada seorang aparatur negara atau pegawai negeri sipil. Dalam peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil tentang perceraian yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No, 45 tahun 1990 maka jika seorang pegawai negeri sipil hendak melakukan perceraian maka diwajibkan mendapat izin secara tertulis dari atasannya. Yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Sedangkan masalah yang timbul adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perceraian PNS, apa yang menjadi perimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara PNS yang bercerai tanpa izin. Bagaimana juga putusan hakim tersebut ditinjau dari PP.10 Th. 1983 Jo. PP.45 Th.l990 dan hukum Islam. Dari masalah yang timbul maka terbentuklah suatu tujuan penelitian yaitu: mendiskripsikan pelaksanaan perceraian PNS, mendiskripsikan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara ini, mendiskripsikan putusan hakim ditinjau PP.10 Th. 1983 Jo. PP.45 Th.l990 dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, Yang dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek persoalan serta menganalisis hasil dari persoalan yang ada di lapangan. Lembaga Pengandilan Agama adalah lembaga yang independen dan putusan diputuskan hakim merupakan putusan yang bebas tidak terikat dengan hal apapun termasuk suatu lembaga yang membawahi seorang PNS itu sendiri. Sedangkan analisis dari Pasal 3 ayat 1 PP.10 Th 1983 dipandang dari hukum Islam tidak bertentangan, karena dipandang dari Saddudz Dzari’ah