Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Studi di PA Kab. Malang

ABSTRAK Keberadaan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum sudah berkembang, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi tersebut sebelum terbentuknya Undang-undang Advokat masih berdasarkan pada peraturan, peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanagaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat maka dibentuk Undang-undang Advokat No 18 Tahtm 2003 sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 38 UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan di perbaharui dengan UU No 4 Tahun 2004. Sebagaimana judul yang penulis angkat tersebut unttik mengetahui lebih valid tentang peranan apa saja yang dilakukan lembaga bantuan hukum (advokat) dan bagaimana setelah dikeluarkanya undang-undang No. 18 tahun 2003 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian perkara perceraian tanpa melalui bantuan hukum (advokat). Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis. Dan untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan tehnik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mendapat data-data yang terperinci bahwa peranan bantuan hukum di pengadilan kabupaten Malang belum mengalami peningkatan meskipun telah dikeluarkanya undang-undang advokat, hal ini disebabkan oleh belum sadarnya masyarakat terhadap haknya tintuk memperoleh pelayanan hukum dan bantuan hukum khususnya dalam perkara penyelesaian perceraian ini, walaupun semakin banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum (advokat) yang berada ditengah masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya bantuan hukum bagi mereka. Dan dengan adanya advokat dalam proses beracara di muka pengadilan dapat memudahkan penyelesaian perkara dan tentunya ini akan meringankan bebannya. Dan dalam penyelesaian perceraian boleh tidak menggtinakan bantuan hukum sesuai dengan pasal 37 undang-undang No 18 Th 2003 yakni: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum