Penerapan Asas Personalita Keislaman dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

ABSTRAK Peradilan Agama secara umum menerapkan asas yang berlaku disemua lingkungaan peradilan, namun dalam hal tertentu memiliki spesifikasi sesuai dengan mang lingkup badan peradilan tersebut. Asas Personalita Keislaman merupakan salah satu asas yang diterapkan di Pengadilan Agama, hal ini dimaksudkan yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama hanya mereka yang mengaku memeluk agama Islam. Sejauil ini Asas Personalita Keislaman dalam perkara waris, seolah mengalami kendala dengan adanya hak opsi. Karena dengan hak opsi masyarakat yang beragama Islam sekalipun diperkenankan menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan agama. Hukum waris yang diterapkan terkesan sangat lemah sehingga tidak dapat memaksaa orang-orang Islam untuk menyelesaikan perkaranya kePengadilan Agama seperti halnya perkara perdata yang lain, misalnya perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dijadikan acuan timbulnya permasalah yakni bagaimana realisasi penerapan asas personalita keislaman dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mengapa asas personalita keislaman dalam perkara waris masih memberikan celah bagi pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara warisnya ke Pengadilan lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapaCi asas personalita keislaman dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mengetahui mengapa asas personalita keislaman dalam perkara waris masih memberikan celah bagi pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara warisnya ke Pengadilan lain. Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, dengan teknik pengtunpuian data melalui interview dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalali deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya penerapan asas personalita keislaman di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum tidak mengalami kendala yang dianggap vital, karena masyarakat yang mengajuka perkaranya di Pengadilan agama adalali mereka yang beragama Islam. Adapun terjadinya hak opsi adalah sebelun mereka mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama. Hak opsi yang terkesan memberikan celah kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara warisnya ke pengadilan lain hanyalah merupakan siasat demi terciptanya univikasi hukum