Peranan Pembantu Penghulu dalam Bidang Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

ABSTRAK Tugas pokok Pembantu Penghulu adalah pelayanan nikah dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Namun pada kenyataannya di lapangan, dalam bidang perkawinan Pembantu Penghulu di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis tidak hanya melayani dalam hal nikah dan rujuk saja, tetapi juga mengantarkan serta ikut mengurusi masyarakat yang berkeinginan untuk bercerai, baik cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Pelayanan dalam hal cerai ini, jika kita telaah kembali Pasal 4 Ayat (4), (5) dan (6) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk, Pembantu Penghulu telah melampui wewenangnya dalam bidang pelayanan perkawinan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yundis sosiologis. Data yang digunakan dari data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data dari hasil penelitian ini di analisis dengan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Pembantu Penghulu memberikan pelayanan di masyarakat meliputi: pelayanan dalam hal nikah, rujuk, penasehatan, perceraian, pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun peranan Pembantu Penghulu di wilayah kerja KUA Kecamatan Pakis dalam bidang perkawinan masih kurang optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti masih terjadi kekeliruan pada penulisan identitas pada administrasi surat-surat persyaratan nikah, kurangnya penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat-syarat nikah oleh Pembantu Penghulu, penasehatan yang diberikan pada suami istri yang berselisih kurang bisa diterima oleh yang berselisih. Pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu di KUA Kecamatan Pakis pada Pembantu Penghulu dengan pengawasan terhadap berkas-berkas administrasi persyaratan untuk menikah yang didaftarkan oleh Pembantu Penghulu, pengawasan terhadap perilaku (akhlaq) Pembantu Penghulu di lingkungan masyarakat, pengawasan dari segi kelayakan sebagai Pembantu Penghulu dan pengawasan dari segi pelaksanaan tugas yang melangar peraturan. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan tugas-tugas Pembantu penghulu yaitu : rekrutmen Pembantu Penghulu yang kurang selektif, mimimnya pendidikan, kecilnya honorarium yang diterima, kurangnya ketaatan dalam ibadah. Pelayanan yang diberikan oleh Pembantu Penghulu dalam hal perceraian memang tidak menjadi wewenangnya, namun juga tidak ada peraturan yang melarangnya, karena permohonan perceraian itu bisa diajukan oleh pemohon sendiri, didampingi oleh orang lain maupun yang diberi kuasa