Hak Para Pihak atas Salinan Akta yang Dibuat Notaris yang Sedang Menjalani Pemidanaan

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah, dengan demikian masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya. Notaris yang dalam fungsi dan tugasnya sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum berfungsi menjamin autentisitas pada tulisan-tulisannya (akta), dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam praktek dilapangan banyak ditemui Notaris menjalankan jabatannya menyalahi aturan yang seharusnya ditaati sehingga mengakibatkan terkena pemidanaan. Notaris yang diberhentikan sementara maupun diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris. Notaris pemegang Protokol Notaris yang sah memiliki wewenang membuat Salinan Akta sesuai Pasal 57 UUJN. Minuta Akta yang melekat di Protokol Notaris adalah dasar pembuatan Salinan Akta yang dibutuhkan para pihak yang pernah melakukan perbuatan hukum di Notaris yang sedang menjalani pemidanaan merupakan perlindungan hukum yang diberkan negara bagi para pihak. Notaris yang terkena pemidanaan dengan ancaman hukuman kurang dari (lima) tahun mendapatkan sanksi administatif yaitu pemberhentian sementara. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat apabila Notaris diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Ketiadaan pasal tentang sanksi administratif yang mengatur Notaris yang dipidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun, apakah dapat memberi kepastian hukum atas pengangkatan kembali Notaris tersebu