Tanggung Gugat Notaris Atas Dibuatnya Akta Perdamaian dengan Penyerahan Rumah Sebagai Perlunasan Hutang dan Kuasa Menjual

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum diberi wewenang membuat akta otentik sebagai bukti dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap penghadap dan pihak ketiga, namun tidak jarang akta tersebut dipermasalahkan dan bahkan dibatalkan oleh putusan Pengadilan. Permasalahan yang dibahas apakah dapat dibenarkan Notaris membuatkan akta Perdamaian dengan penyerahan Rumah sebagai pelunasan hutang dan akta pelunasan hutang dan kuasa menjual dan apakah Notaris bertanggung gugat secara perdata atas pembuatan akta- akta sebagaimana dimaksud pada rumusan masalah pertama tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Notaris yang membuat akta perdamaian dengan penyerahan rumah sebagai pelunasan hutang dan akta pelunasan hutang dan kuasa menjual tidak dapat dibenarkan, karena: Kedua akta tersebut dibuat sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian renovasi bangunan rumah, pada perjanjian renovasi bangunan rumah, jika pemilik bangunan wanprestasi, pemborong mempunyai hak yakni hak retensi dengan menahan sertipikat pemilikan tanah dan bangunan hingga biaya pembangunan perumahan terbatar lunas.Notaris bertanggung gugat, karena tindakan notaris yang membuat akta perdamaian pada perjanjian pemborongan bangunan sebagai suatu pembuatan akta melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni menjalankan jabatannya bertindak tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum, menjadikan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi pada notaris atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 85 UUJN dan Pasal 1365 KUH Perdat