Hak atas Tanah Warga Negara Indonesia pada Perkawinan Campuran dengan Warga Negara Asing

Bahwa perkawinan WNI dengan WNA merupakan hal lumrah terjadi di masyarakat. Namun pelaku perkawinan antar negara ini dirugikan karena WNI tidak dapat lagi memiliki hak atas tanah tertentu di Indonesia selama perkawinannya. Bahkan pendapat tersebut juga telah diteguhkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK). Merujuk pada latar belakang tersebut maka penting untuk mengkaji ratio decidendi Putusan MK yang menolak Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menganalisa apakah WNI yang melakukan perkawinan campuran antar negara memiliki status kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan analisa di atas didapatkan 2 hasil penelitian. Pertama, bahwa ratio decidendi Putusan MK menyatakan menolak Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena rasio Putusan MK membatasi hak atas tanah WNA adalah kekhawatiran bahwa tanah di Indonesia akan dikuasai oleh orang asing sehingga WNI sendiri tidak dapat mengakses tanahnya sendiri. Bahwa dengan membatasi kepemilikkan tanah dengan WNI yang menikah dengan WNA tidak sama sekali berhubungan dengan kekhawatiran tersebut karena aturan tersebut menyebabkan WNI justru tidak memiliki akses terhadap tanah di Indonesia sedangkan WNA tetap dapat menggunakan loophole hukum seperti nominee agreement untuk mendapatkan hak atas tanah di Indonesia. Kedua, WNI yang melakukan perkawinan campuran antar negara memiliki status kepemilikan hak atas tanah yang terbatas di Indonesia, dikarenakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama artinya harta tersebut milik kedua pihak dan apabila terdapat tindakan yang diambil atas harta tersebut harus mendapat persetujuan suami dan istr