Kedudukan Hukum Surat Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris dalam Pembagian Harta Anak Luar Kawin

Manusia mengalami peristiwa penting dalam kehidupan terkait dengan kelahiran dan kematian yang adakalanya meninggalkan harta kekayaan merupakan harta warisan, sering menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Surat keterangan hak mewaris menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris. Sampai dalam hal gugatan sesasama ahli waris terkait hak waris di pengadilan, antara ahli waris dalam hubungan sedarah, namun terkadang timbulnya gugatan hak waris berasal dari anak luar kawin yang menuntut haknya sebagai hak waris pengganti, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris dan hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder analisis secara deskriptif. Surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi ahli waris namun bagi anak luar kawin yang namanya tidak tercantum dengan alasan perkawinan tidak dicatatkan menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat karena cacat hukum dan batal demi hukum. Kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti berhak atas hak waris dan menjadi ahli waris pengganti ibunya, ahli waris diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun nantinya putusan gugatan anak luar kawin tidak mendapatkan hak dan sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris, karena adanya tindakan pengakuan atau pengesahan. Ketentuan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya, bagi anak yang lahir di luar perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 842 KUH Perdata