Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Surabaya. Melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Temuan penelitian ini memberikan dasar bagi perbaikan regulasi dan implementasi yang lebih konsisten dalam pemungutan retribusi, BPHTB serta perlindungan hak-hak pemegang objek IPT di Surabaya. Kata kunci : izin pemakaian tanah, retribusi, BPHTB, paja
1. Secara umum pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaa...
Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat ...
Dalam penulisan tesis ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab dang tanggung gugat PPAT dalam s...
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif yang b...
dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB at...
Tesis ini membahas tentang Ratio legis adanya kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah...
Izin Pemakaian Tanah (IPT) adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada ora...
BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang...
ABSTRAK PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BAE PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUN (BPHTB) PADA BADAN PEND...
Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penetapan Bea Perolehan Hak At...
ABSTRAKBPHTB menjadi bagian dari Pajak yang terutang dalam setiap transaksi perolehan hak atas tanah...
ABSTRAK PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH D...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peralihan hak Guna Bangunan (HGB) dan tanggungjawab Peja...
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, selanjutnya disebut Program PTSL merupakan sebuah Prog...
Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB...
1. Secara umum pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaa...
Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat ...
Dalam penulisan tesis ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab dang tanggung gugat PPAT dalam s...
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif yang b...
dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB at...
Tesis ini membahas tentang Ratio legis adanya kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah...
Izin Pemakaian Tanah (IPT) adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada ora...
BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang...
ABSTRAK PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BAE PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUN (BPHTB) PADA BADAN PEND...
Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penetapan Bea Perolehan Hak At...
ABSTRAKBPHTB menjadi bagian dari Pajak yang terutang dalam setiap transaksi perolehan hak atas tanah...
ABSTRAK PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH D...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peralihan hak Guna Bangunan (HGB) dan tanggungjawab Peja...
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, selanjutnya disebut Program PTSL merupakan sebuah Prog...
Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB...
1. Secara umum pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaa...
Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat ...
Dalam penulisan tesis ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab dang tanggung gugat PPAT dalam s...