Tinjauan Yuridis Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Difabel Am Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Di Indonesia setiap warga negara memiliki hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Hak dasar yang dijamin pada konstitusi itu disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak pekerjaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara tersebut tentu berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk warga negara yang merupakan Penyandang Disabilitas. Terkait Penyandang Disabilitas itu sendiri, Indonesia memiliki UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya mengatur berbagai aspek mengenai penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) hak-hak daripada Penyandang Disabilitas itu sendiri. Akan tetapi, realitanya hingga saat ini masih banyak permasalahan mengenai kurang optimalnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas, khususnya dalam dunia kerja baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Masih banyak tindakan hukum pemerintah (rechtshandelingen) yang justru cenderung mendiskriminasikan Penyandang Disabilitas seperti Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang menimpa AM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal melakukan tindakan hukum maka sudah sepatutnya memperhatikan ketentuan mengenai Penyandang Disabilitas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik agar tercapai suatu keadaan yang inklusif