URGENSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENUTUP TANDA NOMORNYA UNTUK MENGHINDARI TILANG ELEKTRONIK

Ivan Brian Pratama, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ivanbrianp@student.ub.ac.id Abstrak Di Indonesia Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sebuah peraturan lalu lintas terkhusus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang ini terdapat sebuah kekosongan atau ketidaklengkapan norma hukum dimana apabila masyarakat yang sengaja menutup tanda nomor kendaraan bermotornya untuk menghindari tilang elektronik belumlah diatur sanksinya dalam Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang timbul di masyarakat karena akan banyak masyarakat yang akan mengakali tilang elektronik dengan cara menutup tanda nomor kendaraannya tersebut agar terhindar dari tilang elektronik. Hal tersebut dilakukan karena ketiadaan sanksi bagi yang melakukannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah terkait Bagaimana Urgensi Pengaturan Sanksi Administratif Pada Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Yang Menutup Tanda Nomornya. Kemudian dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil Penelitian diatas, bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki atau mengubah isi Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ataupun apabila ada kasus sebelum undang-undang tersebut diperbaiki maka aparat penegak hukum dapat menggunakan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Kata Kunci: lalu lintas dan angkutan jalan, tilang, sanksi administratif Abstract In Indonesia, traffic and road users hold strategic and important roles in traffic regulation, particularly in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transports. However, this law has a legal loophole or the incompleteness of norm in the case of intentionally covering a plate number on a vehicle to escape e-tickets since this violation is not yet regulated. This certainly sparks legal certainty since it triggers an increasing number of irresponsible people doing this unfair conduct. Departing from this issue, this research aims to study the urgency of the regulation of an administrative sanction in the Law concerned regarding the issue of covered number plates. With a normative-juridical method and a conceptual approach, this research suggests that the government needs to amend the Law concerning Traffic and Road Transports. When this violation takes place before the regulation concerned is made, the law enforcement regarding this case may refer to legal construction amidst this loophole. Keywords: traffic and road transport, tickets, administrative sanction