ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PADA KOPERASI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MEMPUNYAI HAK TAGIH (STUDI PUTUSAN NOMOR 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Jeremia Chen, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jerrychen1899@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai adanya pembatalan putusan pailit atas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Intidana di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang sebelumnya telah diputus pailit pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan jurisprudential, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Dengan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang digunakan penulis untuk menganalisis dengan menggunakan metode Teknik library research dan analisis bahan hukum metode analisis kualitatif. Pengaturan kepailitan koperasi dalam UU Kepailitan dalam pandangan penulis belum mencerminkan suatu substansi hukum yang menempatkan koperasi dalam karakterisitik khasnya karena diberlakukan sama dengan badan hukum lain yang bersifat komersil. Problematika lainnya yaitu tidak ada suatu pengaturan baik dalam Undang-undang Kepailitan maupun Undang-undang Koperasi beserta aturan-aturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai mekanisme koperasi diajukan pemailitan oleh pihak lain sehingga dalam masalah ini adalah pemailitan koperasi ditempatkan terpisah dengan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan oleh Kementerian Koperasi. Kata Kunci: kepailitan, koperasi, kedudukan hukum, hak tagih   Abstract This research aims to find out and analyze the cancellation of bankruptcy decision at the Supreme Court as a court of appeal in this context. This research employed a normative-juridical method and jurisprudential, statutory, and case approaches. The research data involved primary, secondary, and tertiary data, which were analyzed using library research and qualitative analysis. The regulation of bankruptcy in a cooperative stipulated in Bankruptcy Law does not represent the legal substance that places the cooperative in its typical characteristic since the cooperative receives equal treatment to other commercial legal entities. Another issue is the absence of proper regulatory provisions and delegated regulations in Bankruptcy Law governing the mechanism of a cooperative requesting the declaration of bankruptcy by another party. In this case, the bankruptcy request is put separately from the supervisory and mentorship functions by the Ministry of Cooperative. Keywords: bankruptcy, cooperative, legal standing, billing righ