URGENSI PENGATURAN WEWENANG JURU SITA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PTUN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Deanisha Sekar Oristania Rizki, Dewi Cahyandari, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: deanishaskr@student.ub.ac.id   Abstrak Juru sita pada dasarnya memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 mengatur wewenang juru sita secara umum, akan tetapi PTUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadilan lain dimana juru sita tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung layaknya diperadilan lain. Tulisan ini menganalisa mengenai pengaturan perundang-undangan wewenang juru sita di lingkup PTUN yang belum diatur secara tegas, khusus dan terperinci yang masih belum mampu memberikan dukungan dalam eksekusi putusan PTUN dan mendeskripsikan serta menemukan urgensi pengaturan mengenai wewenang juru sita dalam hal eksekusi putusan di PTUN Indonesia kedepannya. Metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Diperoleh hasil penelitian yang menunjukan urgensi dibentuk pengaturan wewenang juru sita di lingkup PTUN secara khusus dalam konteks eksekutorial karena berdasarkan Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 juru sita memiliki wewenang memberikan dukungan pelaksanaan eksekusi, dalam Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 mengatur wewenang juru sita secara umum, namun juru sita di PTUN tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung layaknya diperadilan lain karena memiliki karakteristik perbedaan objek eksekusi yaitu KTUN dimana yang memiliki kewenangan mengeluarkannya adalah Pejabat TUN sendiri, selain itu adanya kelemahan mekanisme eksekusi melalui Pasal 116 UU PERATUN yang belum dapat memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan putusan. Perlu kemudian MA mengatur secara khusus wewenang juru sita di PTUN dalam sebuah produk hukum PERMA dengan substansi melekatkan wewenang pengawasan. Kata Kunci: juru sita, PTUN, wewenang   Abstract Bailiffs, in general, hold the authority governed in Article 434 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 concerning the Organization and Work Scheme of Court Registrars and Secretariate in terms of supporting the process of delivering a verdict. Article 435 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 governs the authority of Bailiffs from a general perspective, but the State Administrative Court of Indonesia has characteristics different from other courts, where in this case the bailiffs cannot confiscate objects directly, unlike those of other courts. This research analyzes the legislation governing the authority concerned since this matter has not been strictly regulated and elaborated. Therefore, it cannot describe and investigate the urgency of the regulation concerning the authority held by bailiffs in the time to come. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and historical approaches and reveals that this urgency has embarked from Article 434 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 implying that bailiffs have the authority to confiscate objects. However, Article 435 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 regulates the authority of bailiffs from a general perspective, contrary to the fact that the bailiffs cannot perform direct confiscation, unlike those in other courts due to different objects to be confiscated, in which the authority is approved of by the chief official of the state administration. Moreover, the mechanism of the execution in Article 116 of the Law concerning the State Administrative Court cannot guarantee legal certainty regarding the implementation of the decision. Thus, the Supreme Court should specifically govern the authority governing the execution performed by the bailiffs in State Administrative Court within the regulatory product of Supreme Court Regulation with the substance attached to the supervisory authority. Keywords: bailiff, state administrative court, authorit