PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGURUS (KURATOR) ATAS PEMBYARAN IMBALAN JASA YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR SETELAH PKPU BERAKHIR STUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Muhammad Try Iqbal Alfian, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Iqbalalfian691@gmail.com   Abstrak Penelitian Ini Bertujuan Untuk menganalisis Putusan Hakim pada Pengadilan Niaga pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian perdamaian yang diajukan oleh mantan Pengurus yang mengurus PKPU KSP Pracico Inti Sejahtera Karena belum dilunasinya sisa Pembayaran Biaya PKPU dan Imbalan Jasa. Didalam penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum bagi Pengurus apabila debitor PKPU belum memberikan Biaya PKPU dan imbalan jasa setelah PKPU berakhir. biaya PKPU dan imbalan jasa sudah diatur dalam pasal 234 UUKPKPU dan harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta debitor, dengan tidak dibayarkannya sisa Biaya PKPU dan Imbalan jasa oleh debitor dapat  mengancam perjanjian perdamaian yang telah di sepakati oeh para Pihak karena dalam pengesahan perjanjian perdamaian, Hasil penelitian menunjukan bahwa penolakan atas permohonan Pembatalan perjanjian perdamaian dikarenakan hakim berpendapat bahwa suatu perjanjian Baru tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perjanjian perdamaian, tidak diakuinya tagihan atas perjanjian tersebut juga tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan suatu prestasi Pengurus dapat melakukan guagatan perdata biasa atas tidak dibayarkannya Biaya PKPU dan imbalan Jasa yang seharusnya didapatkan. Putusan hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Berdasarkan fakta fakta yang terungkap pada persidangan , dalam pertimbangannya hakim juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak agar nantinya hak para pihak yang berperkara tetap dapat terpenuhi. Kata Kunci : Pengurus, PKPU, Perjanjian Perdamaian   Abstract This research aims to analyze the judicial decision of the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta over the Rejection of the Request for Resolution filed by the former trustee dealing with the case of Suspension of Debt Payment Obligation (henceforth referred to as PKPU) of Saving and Loan Cooperative Pracico Inti Sejahtera because the remaining amount of payment of PKPU and service fee was not paid. This research also analyzes the legal protection of the trustee in the case where the debtor concerned has not made any payment of the fee of PKPU and service fee after the PKPU ends. The fees for PKPU and the service are outlined in Article 234 of PKPU Law and these fees should be paid in advance from the asset of the debtor. Unpaid the remaining amount of the fees could risk the resolution agreement agreed upon by the parties. This research reveals that rejection of the request for cancellation of the resolution agreement departed from the judges postulating that a new agreement cannot serve as the basis for submitting a resolution agreement. Unaccepted claims regarding the agreement will not revoke the rights and obligations of the parties involved in the responsibility set out in the contract. In this case, the trustee concerned could file an ordinary claim over unpaid PKPU and service fees. The decision made by the judges should take into account the principle of justice for both parties to ensure that the rights of the parties concerned are fulfilled. Keywords: trustee, PKPU, resolution agreemen