Analisis Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: Kecamatan Kanigaran di Kota Probolinggo)

Pertambahan jumlah penduduk di Kota Probolinggo setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan ruang meningkat sehingga terjadi pengalihan fungsi lahan di perkotaan dan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam. Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Keberadaan RTH khususnya di Kecamatan Kanigaran masih menunjukkan belum adanya kesesuaian yang optimal dengan berbagai aspek publik, seperti kaitannya dengan aspek fungsi ruang, aspek populasi penduduk, aksesibilitas, kerawanan terhadap masalah lingkungan serta beberapa aspek lainnya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi ruang publik tersebut, maka perlu dilakukan analisis kesesuaian lokasi menggunakan sistem informasi geografis untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas lokasi pengembangan RTH melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil pengolahan dari Analytical Hierarchy Process (AHP) diperoleh peringkat bobot dari yang tertinggi, yaitu penggunaan lahan dengan bobot 0,367, kedekatan RTH terhadap lokasi kawasan perkotaan dengan bobot 0,210, kepadatan penduduk dengan bobot 0,188, aksesibilitas dengan bobot 0,161, dan peringkat terakhir adalah kemiringan lereng dengan bobot 0,074. Selanjutnya, didapatkan pula tingkat kesesuaian lahan berdasarkan hasil weighted overlay yang memiliki 5 tingkatan, yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), cukup sesuai (S3), tidak sesuai (N1), dan sangat tidak sesuai (N2). Pada tingkat yang sangat sesuai (S1) memiliki luas 136,6203 ha, tingkat sesuai (S2) seluas 222,4450 ha, tingkat cukup sesuai (S3) seluas 236,1750 ha, tingkat tidak sesuai(N1) seluas 253,8092 ha, dan pada tingkat sangat tidak sesuai (N2) seluas 5,1085 ha. Selain itu untuk urutan prioritas lokasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperoleh dari alternatif pada hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) dari yang paling diprioritaskan, yaitu Kelurahan Tisnonegeran dengan bobot 0,201, Kelurahan Kanigaran dengan bobot 0,196, kelurahan Sukoharjo dengan bobot 0,173, Kelurahan Kebonsari Kulon dengan bobot 0,146, Kelurahan Curahgrinting dengan bobot 0,144, serta Kelurahan Kebonsari Wetan dengan bobot 0,139. Selanjutnya, prioritas lokasi pengembangan yang diolah lebih lanjut merupakan hasil yang dipilih dari nilai yang sesuai, meliputi sangat sesuai (S1), sesuai (S2), dan cukup sesuai (S3). Pada tingkat sangat sesuai (S1) terdapat kawasan eksisting ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 125,1323 ha dari keseluruhan 136,6161 ha atau sekitar 92%. Kemudian pada tingkat sesuai (S2) terdapat kawasan eksisting ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 193.0631 ha dari keseluruhan 222.4381 ha atau sekitar 87%, sedangkan pada tingkat cukup sesuai (S3) luas kawasan eksisting ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 93.3296 ha dari keseluruhan 236.1690 ha atau sekitar 40%. ===================================================================================================================================== The yearly population growth in Probolinggo City causes the need for space to rise, resulting in land functions changing in urban areas and increasingly threatening the Green Open Space's (RTH) existence. Referring to Law No. 26 of 2007, the proportion of green open space in the city should be at least 30% of the city area. The existence of RTH, especially in Kanigaran District, still shows no optimal compatibility with various public aspects, such as its relation to aspects of space function or space use, population, accessibility, vulnerability to environmental problems, and several other elements. Therefore, to optimize the public space function, it is necessary to conduct a location suitability analysis using a geographic information system (GIS) to identify and determine the priority of green open space development locations using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Based on the processing results from the Analytical Hierarchy Process (AHP), the rank of weight with the highest rate comes from land use with a weight of 0.367, followed by the proximity of green open space to the location of urban areas with a weight of 0.210, population density with a weight of 0.188, accessibility with a weight of 0.161, and the last rank is a slope with a weight of 0.074. Furthermore, the weighted overlay results in the land suitability level, which has five levels, namely very suitable (S1), suitable (S2), quite suitable (S3), not suitable (N1), and very unsuitable (N2). At a very suitable level (S1), the coverage area is 136.6203 ha, a suitable level (S2) of 222.4450 ha, a quite suitable level (S3) of 236.1750 ha, a not suitable level (N1) of 253.8092 ha, and a very unsuitable level (N2) of 5.1085 ha. In addition, the Analytical Hierarchy Process (AHP) also derives the alternative outcome of the location priority for the development of Green Open Space (RTH). Tisnonegeran Sub-District is the most prioritized with a weight of 0.201, followed by Kanigaran Sub-District with a weight of 0.196, Sukoharjo Sub-District with a weight of 0.173, Kebonsari Kulon Sub-District with a weight of 0.146, Curahgrinting Sub-District with a weight of 0.144, and Kebonsari Wetan Sub-District with a weight of 0.139. Furthermore, priority development locations that are further processed are the results selected from the appropriate values, including very suitable (S1), suitable (S2), and quite suitable (S3). There is existing green open space (RTH) area of 125.1323 ha (92% out of a total of 136.6161 ha) at a very suitable level (S1), 193.0631 ha (87% out of a total of 222.4381 ha) at a suitable level (S2), and 93.3296 ha (40% out of a total of 236.1690 ha) at a quite suitable level (S3)