Pembiayaan pendidikan di indonesia dan berbagai negara

Pembiayaan Pendidikan di Indonesia dan Pembiayaan Pendidikan Berbagai Negara Penulis : Faisal NIM : 180211030095 BAB I A. Pendahuluan Keterpurukan suatu bangsa yang selalu diangkat ke permukaan seringkali selalu dihubungkan dengan pendidikan. Pendidikan dinilai paling bertanggung jawab atas berbagai ketimpangan yang ada. Tentu hal ini tidak sepenuhnya benar dan salah. Pendidikan memang salah satu bidang yang strategis dalam membangun suatu bangsa. Kelalaian dan ketidak pedulian dalam membangun pendidikan akan berakibat fatal bagi output sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan. Pada hakikatnya, pendidikan selama ini tidak dipandang begitu penting, atau terpenting oleh sebagian masyarakat. Kesadaran akan nilai investasi pendidikan masih belum Nampak dan terlihat. Dukungan Negara dalam membangun pendidikan di Indonesia pun masih belum maksimal. Sudah ada upaya untuk memaksimalkan pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia, namun hal itu belum begitu signifikan tampak, lebih-lebih dalam bidang pembiayaan. Semua pihak mengharapkan adanya pendidikan yang berkualitas, namun di sisi lain banyak pihak yang merasa keberatan untuk mengeluarkan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Masyarakat berhujjah, pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Dan pendapat tersebut tidaklah salah juga. Kualitas pendidikan, sebagaimana Negara dan masyarakat harapkan sangat ditentukan oleh tingkat pembiayaan yang dilakukan. Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan pembiayaan secara optimal. Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang tidak segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan pembiayaan atau uang. Oleh karena itu jika performance sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan. Tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa biaya pendidikan yang cukup akan dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, meskipun tidak semua masalah akan dapat dipecahkan secara tuntas (Sutjipto, 2004 dalam Sudarmanto: 2010). Lembaga pendidikan sabagai sarana penting pembentuk manusia di masa depan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari unsur pembiayaan. Masing-masing Negara mempunyai perspektif yang berbeda terhadap fungsi lembaga pendidikan. Konsekuensinya pengalokasian anggaran pendidikan juga berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kesadaran pejabat Negara atas kepentingan lembaga pendidikan, semakin tinggi penetapan anggaran pendidikan dalam kebijakannya, demikian sebaliknya ( kesadaran pejabat Negara terhadap kepentingan pendidikan mempunyai hubungan positif dengan besaran anggaran dunia pendidikan ). Sumber pembiyaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari pembiyaan pemerintah dan dari pembiyaan masyarakat. Pihak pemerintah pun dapat dikelompokkan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun dari kalangan masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat umum dan orang tua siswa. Mengingat adanya berbagai pihak yang harus terlibat dalam hal penyandang dana pendidikan, maka perlu dicermati unsur kejelasan/ketajaman (acuaty) dalam pendistribusiannya. Dalam berbagai tingkat kehidupan, pendidikan memiliki peran yang begitu sangat strategis. Pendidikan banyak memberikan peluang untuk meningkatkan taraf atau mutu kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Pada tingkat sosial, pendidikan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian tujuan yang dinginkan dan strata sosial yang lebih mapan. Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan, dalam pengertian yang luas, berperan sangat penting dalam proses transformasi seseorang dan masyarakat. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan ini, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa suatu usaha dan pengorbanan. Mutu dari output yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan. Pembiayaan pendidikan (financing of education) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua nergara di dunia. Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relative lebih rendah dibandingkan Negara-negara maju. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang dibanding dengan Negara maju tersebut tidak saja pada prosentasenya akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana publik (public discourse) yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar, namun karena rumitnya dan kompleksnya masalah ini menjadikan upaya penyelesaian masalah ini tidak tuntas. Untuk konteks Indonesia sebagian besar pembiayaan pendidikan disekolah-sekolah negeri lebih diarahkan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari pola-pola pembelajaran yang lebih efektif masih belum terjangkau. Sehingga secara umum disamping telah terjadi rendahnya biaya pendidikan di semua jenjang pendidikan juga telah terjadi ketimpangan distribusi/ pengelolaan pendidikan. BAB II A. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia 1. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia Anggaran Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting di dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak, anggaran pembiayaan pendidikan selalu mengharapkan komitmen pemerintah agar tidak berlepas tangan dalam arti selalu memperhatikan dari segi pembiayaan dengan jalan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait anggaran pembiayaan pendidikan terutama di Indonesia karena hal itu merupakan amanat Undang-Undang (UU). Pemerintah harus memiliki kesadaran terhadap pendidikan melalui anggaran pembiayaan demi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Karena pemerintah yang baik tentu tidak bisa membiarkan dan mengabaikan pendidikan para putra dan putri bangsa ini. Sebagai calon penerus bangsa tentunya pemerintah tidak ingin melihat angka putus sekolah ataupun permasalahan ekonomi didalam pendidikan terus menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk tidak mengenyam pendidikan yang tinggi dan pendidikan yang layak. Kemudian yang perlu diketahui bahwa permasalahan pendidikan di indonesia tidak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan pembiayaan yang cuku besar. Namun persoalannya, kemampuan ekonomi atau finansial sebagian masyarakat di indonesia masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang berbeda dan tak pasti. Berbicara tentang pembiayaan bahwa pembiayaan dalam pendidikan meliputi pembiayaan langsung (direct cost) dan pembiayaan tidak langsung (Inderect Cost). pembiayaan langsung terdiri dari pembiayaan - pembiayaan yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan kegiatan belajar siswa di sekolah baik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan pembiayaan tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (oportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lain. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu : Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Kesejahteraan pegawai, Administrasi, Pembinaan teknis educative, dan Pendataan. 2. Permasalahan Pendidikan di Indonesia Nandika (2005) sekretaris Jenderal Depdiknas, pada ceramah nya di depan Mahasiswa Pasca-UPI Prodi Administrasi Pendidikan, mengemukakkan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan di Indonesia antara lain : a. Tingkat pendidikan masyarakat relative rendah b. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan c. Kesenjangan tingkat pendidikan d. Good governance yang belum berjalan secara optimal e. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata f. Kualitas pendidikan relative rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik g. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK h. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien i. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh Negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akan dialami Negara Indonesia dalam jangka panjang ke depan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan Negara. Dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009, peningkatan peran pendidikan ditekankan pada upaya : a. Perluasan dan pemerataan pendidikan; b. Mutu dan relevansi pendidikan; dan c. Governance dan akuntabilitas. Ketiga program tersebut merupakan upaya untuk pembangunan pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketinggalan dibidang peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan di antara Negara-negara Asia Pasifik. Sampai saat ini ketiga program tersebut masih dirasa belum optimal dijalankan. Dengan peningkatan anggaran pendidikan di harapakan ketiga program ini dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang cepat. Kendala dalam pelaksanaannya terkait dengan aturan birokrasi yang masih belum direformasi. Mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme peluncuran dana dan pertanggungjawaban keuangan sering menjadi kendala administrasi yang dapat menghambat jalannya reformasi pendidikan di Indonesia. 3. Sistem Pembiayaan Pendidikan di Indonesia Menurut Ketentuan Undang-Undang (UU) dan Implementasinya di Sekolah Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Negara (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Sisdiknas Bab VIII tentang Wajib Belajar, Pasal 34 dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sekarang menurut ketentuan Undang-Undang (UU) no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) fasal 46 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tangung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 49 ayat 1 menyebutkan selain gaji pemerintah minimal mengalokasikan 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah minimal mengalokasikan 20 % dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan, lebih lanjut ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa dana pendidikan diberikan dalam bentuk hibah bedasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Peraturan Pemerintah (PP) no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 63 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji, bahan habis pakai dan biaya tak langsung. Dan biaya personal meliputi biaya yang dikeluarkam untuk mengikuti proses pendidikan seperti pakaian, transpor, buku, komsumsi dan biaya pribadi lainnya. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Namun tidak jelas berapa parsen tanggung jawab pemerintah pusat, berapa parsen tanggung jawab pemerintah daerah dan berapa parsen tanggung jawab masyarakat. Pemerintah daerah yang dimaksud juga kurang jelas, apakah pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, mengingat otonomi daerah berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), school grand dan bantuan lainnya yang diterima sekolah dari pemerintah pusat tidak jelas sumbernya apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari sumber lainnya, terkhusus program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk BOS tetaplah terbatas. Apalagi jika bicara dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku pelajaran berkualitas. karena kita tahu ada bantuan untuk sektor pendidikan sebagai akibat dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Diluar gaji pemerintah pusat mengalokasikan dana 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Sampai saat sekarang ini alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sampai 20 % dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian daerah telah menganggarkan 20% atau lebih namun dalam peruntukannya sering tidak jelas karena tidak didukung oleh peraturan yang jelas dan tegas. Dana pendidikan diberikan dalam bentuh hibah, ini berarti bahwa dana pendidikan yang diberikan ke sekolah dikelola sesuai dengan prinsip otonomi sekolah. Kenyataan menunjukan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya terwujud, masih banyak campur tangan dari pihak lain dalam pengelolaan berbagai bentuk dana pendidikan yang ada di sekolah. Ada dana bantuan pusat yang pada prinsipnya bebas pajak, namun dalam pelaksanaannya di daerah dana bantuan tersebut tetap kena pajak. Pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip ini seharusnya tidak ada sekolah yang terlalu kekurangan sarana prasarana. Bila diterapkan dengan konsisten prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan tentunya setiap sekolah akan memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar minimal. Kenyataannya menunjukan ada sekolah yang terlalu berkekurangan sementara dipihak lain ada sekolah yang keadaannya jauh lebih baik, seperti sekolah yang ada di desa dibandingkan dengan sekolah yang ada dikota (Elfan dkk, 2006), atau sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Peraturan pemerintah ini justru mengaburkan ketentuan undang-undang. Dalam Undang-Undang (UU) no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dengan tegas dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan diluar gaji 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara PP no.19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan diantaranya meliputi biaya operasi yang didalamnya termasuk gaji. Gaji guru memang termasuk dalam komponen pembiayaan pendidikan, dalam ketentuan Undang-Undang (UU) gaji diluar ketentuan 20%, namun dalam PP bisa saja diartikan gaji guru termasuk dalam ketentuan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi antara Undang-Undang (UU) dan PP tentang fasal pembiayaan tidak saling mendukung, yang terjadi justru PP mengaburkan ketentuan Undang-Undang (UU). Pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan politik bangsa dan daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari politik dan kebijakan publik secara umum seperti yang menyangkut jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan, bagaimana organisasi pengelolaan pendanaan sekolah dan siapa yang harus membayar dan siapa yang harus mendapatkan pendidikan kesemuanya berhubungan dengan berbagai peraturan dan keputusan (Yahya, 2007). Sebagai contoh, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) menyatakan anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disini sangat terasa nuansa politisnya, dimana bebagai kepentingan saling tarik ulur demi kepentingan golongan masing-masing. Dalam pengimlpementasiannya political will pemerintah sampai sekarang juga belum terwujud. Contoh lain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), keputusan politik pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah dipolitisir menjadi bentuk sekolah gratis. Pada dasarnya pembiayaan pendidikan menentukan kemajuan pendidikan dan hal tersebut sangat tergantung dengan kemauan dan kebijakan politik pemerintah. David Clark dkk. dalam Yahya (2007) mengatakan bahwa system pembiayaan pendidikan di Indonesia (1999) belum menunjukan mekanisme yang jelas. Undang-undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tangung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Namun pola mekanismenya tidak jelas, belun ada ketentuan berapa parsen dari pemerintah pusat, berapa parsen pemerintah daerah dan berapa parsen masyarakat. Juga belum ada ketentuan, bidang apa saja yang dibiayai pemerintah pusat, bidang apa yang dibiayai pemerintah daerah dan hal apa saja yang dibiayai oleh masyarakat. Pemerintah daerahpun tidak di jelaskan, dalam bidang apa saja pemerintah daerah provinsi dan dalam bidang apa pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara umum terdapat dua dimensi model pembiayaan pendidikan yaitu dimensi alokasi biaya dan dimensi penghasilan. Dimensi alokasi biaya terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program, pelayanan dan kelengkapan fasilitas. Perhitungan unit cost untuk masing-masing program ditentukan oleh kemampuan lokal. Dimensi penghasilan merupakan parsentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber. Dimensi alokasi biaya secara garis besar dikelompokan dalam dua model yaitu model flat grant dan model aqualization. Dimensi penghasilan terdiri dari 5 model yaitui; biaya dari daerah seluruhnya, model flat grant, model penyamaan, model pembiayan insentif atau persentase dan model pembiayaan dari pusat seluruhnya. Seperti dijelaskan diatas, untuk Indonesia agak sulit menjelaskan model pembiayaan mana yang dipergunakan sehingga David Clark dkk. tidak salah mengatakan bahwa sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia belum menunjukan mekanisme yang jelas ( John dan Morphet, dalam Yahya, 2007). Sejak reformasi bergulir di Indonesia sekitar tahun 1998 yang lalu, sektor pendidikan termasuk bidang yang direformasi. Diperkenalkannya konsep MBS dan kemudian lahir Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) tahun 2003 merupakan bentuk dari reformasi pendidikan tersebut. Pendanaan pendidikan, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas, dengan adanya Undang-undang (UU) tersebut diatur secara tegas pada fasal 46 dan 47. Yang dibutuhkan lagi a