Modul Kuliah MSP 3042 MANAJEMEN PESISIR DAN LAUT

Tinjauan Mata Kuliah Mata kuliah MSP 3042 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berisi penjelasan tentang teknik-teknik atau cara-cara dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Teknik dan strategi tersebut ditujukan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kekayaan dan potensi wilayah pesisir dan laut, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara lestari, dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Dari penjelasan ini, Anda diharapkan dapat memahami berbagai macam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sebagai mahasiswa Program Studi MSP, Anda diharapkan dapat menganalisis permasalahan dan pengelolaan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Analisis yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dapat mengantarkan Anda kepada pemecahan yang tepat pula. Setelah mempelajari mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, Anda secara umum diharapkan dapat menjelaskan tentang perlunya pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mencapai pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Lebih khusus lagi, Anda diharapkan dapat menjelaskan aspek-aspek berikut ini. 1. Pengertian, potensi, dan karakteristik wilayah pesisir dan laut. 2. Ekosistem penting di wilayah pesisir dan laut. 3. Lingkungan abiotik pesisir. 4. Sosial ekonomi masyarakat pesisir. 5. Pengelolaan sumber daya perikanan. 6. Pengelolaan pesisir dan laut terpadu. Untuk mencapai kompetensi yang sudah disebutkan, mata kuliah ini dibagi menjadi enam modul. Satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar (KB). Sistematika materi pokok modul kuliah secara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir. KB 1. Pengertian dan Potensi Wilayah Pesisir. KB 2. Pengertian Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu. 2. Ekosistem Penting Wilayah Pesisir. KB 1. Mangrove. KB 2. Padang Lamun. KB 3. Terumbu Karang. 3. Lingkungan Abiotik Pesisir. KB 1. Geomorfologi dan Pasang Surut. KB 2. Suhu dan Salinitas. 4. Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. KB 1. Pengertian dan Faktor-faktor dalam Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. KB 2. Metode Ilmiah dalam Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi. 5. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. KB 1. Sumber Daya Perikanan. KB 2. Kawasan Konservasi Perairan. 6. Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu. KB 1. Permasalahan Wilayah Pesisir. KB 2. Pengertian dan Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu. KB 3. Daya Dukung Pulau-Pulau Kecil. KB 4. Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Pesisir. Bahan ajar mata kuliah ini akan menjadi Buku Materi Pokok (BMP) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang wajib dipelajari dengan baik dan benar oleh mahasiswa PS MSP FPIK Unsrat Manado. Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir Modul 1 ini berisi penjelasan tentang pengertian, potensi, dan karakteristik wilayah pesisir. Pembahasan Modul 1 meliputi pengertian dan potensi wilayah pesisir; dan pengertian umum pengelolaan pesisir terpadu. Setelah Anda mempelajari Modul 1 diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan beberapa hal terkait pesisir. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi Anda dalam memahami pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Secara khusus, setelah Anda mempelajari Modul 1 diharapkan dapat menjelaskan: 1) pengertian dan potensi wilayah pesisir; 2) karakteristik wilayah pesisir; 3) pengelolaan umum wilayah pesisir secara terpadu. Materi yang disajikan dalam Modul 1 banyak manfaatnya bagi Anda terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir. Jika Anda telah menguasai materi Modul 1 akan sangat membantu dalam memahami wilayah pesisir di Indonesia berikut potensi yang dimilikinya. PENDAHULUAN Pengertian dan Potensi Wilayah Pesisir A. PENGERTIAN WILAYAH PESISIR Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin (Ketchum, 1972). GESAMP1 (2001) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga deliniasi wilayah pesisir ini dapat berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan. Definisi wilayah pesisir seperti yang sudah dijelaskan memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Lebih lanjut, umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak buruk bagi ekosistem pesisir. Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam konteks ini, ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil menurut batas yurisdiksi suatu negara. Batas wilayah pesisir ke arah darat semacam ini sama seperti yang dianut oleh United States (US) Coastal Management Act dan California sejak tahun 1976. Ke arah laut hendaknya meliputi daerah laut yang masih dipengaruhi oleh pencemaran yang berasal dari darat, atau suatu daerah laut dimana kalau terjadi pencemaran (misalnya tumpahan minyak), minyaknya akan mengenai perairan pesisir. Batasan wilayah pesisir yang sama dapat berlaku, jika tujuan pengelolaannya adalah untuk mengendalikan penebangan hutan secara semena-mena dan bertani pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40%. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang berasal dari konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau, dan benua. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove. Karakteristik umum wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut. 1. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan). 2. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk kepentingan pengelolaan menjadi kurang begitu penting untuk menetapkan batas-batas fisik suatu wilayah pesisir secara kaku (rigid). Akan lebih berarti, jika penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan (pemanfaatan) dan pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta tujuan dari pengelolaan itu sendiri. Jika tujuan pengelolaan adalah mengendalikan atau menurunkan tingkat pencemaran perairan pesisir yang dipengaruhi oleh aliran sungai, maka batas wilayah pesisir ke arah darat hendaknya mencakup suatu DAS (daerah aliran sungai) di mana buangan limbah akan mempengaruhi kualitas perairan pesisir. Sementara itu, jika tujuan pengelolaan suatu wilayah pesisir untuk mengendalikan erosi pantai, maka batas ke arah darat cukup hanya sampai pada lahan pantai yang diperkirakan terkena abrasi, dan batas ke arah laut adalah daerah yang terkena pengaruh distribusi sedimen yang paling dekat dengan garis pantai. Dengan demikian, meskipun untuk kepentingan pengelolaan sehari-hari (day to day management) kegiatan pembangunan di lahan atas atau di laut lepas biasanya ditangani oleh instansi tersendiri, namun untuk kepentingan perencanaan pembangunan wilayah pesisir, segenap pengaruh atau keterkaitan tersebut harus dimasukkan pada saat menyusun perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Terdapat definisi wilayah pesisir dalam dua pendekatan, yaitu definisi scientific dan definisi yang berorientasi pada kebijakan. a. Menurut definisi scientific, wilayah pesisir yang diibaratkan sebagai pita yang terbentuk dari daratan yang kering dan ruang yang berbatasan dengan laut (air dan tanah di bawah permukaan laut) di mana proses-proses dan pemanfaatan lahan yang terjadi di daratan secara langsung mempengaruhi proses-proses dan pemanfaatan di laut dan sebaliknya (Ketchum, 1972 dalam Kay dan Alder, 1999). b. Definisi yang berorientasi pada kebijakan yang dikemukakan ada dua definisi yaitu: 1) Definisi wilayah pesisir mencakup daerah sempit sebagai pertemuan antara darat dan laut yang berkisar antara ratusan dan beberapa kilometer, meluas dari darat mencapai batas perairan menuju batas jurisdiksi nasional di perairan lepas pantai. Definisi ini tergantung pada seperangkat issue dan faktor-faktor geografi yang relevan pada setiap bentangan pesisir yang ada (Hildebrand dan Norena, 1992; Kay dan Alder, 1999). 2) Manajemen wilayah pesisir melibatkan manajemen yang kontinu dari pemanfaatan lahan di pesisir dan perairan beserta sumber daya yang ada dalam areal yang sudah ditetapkan, di mana batas-batasnya ditetapkan secara politik melalui perundang-undangan atau aturan yang ditetapkan oleh eksekutif (Jones dan Westmacott, 1993). Dari kedua definisi yang berorientasi politik tersebut pada tingkat kebijakan, batas-batas wilayah pesisir didefinisikan dalam empat cara, yaitu (1) berdasarkan jarak yang tetap, (2) berdasarkan jarak yang beragam, (3) berdasarkan pemanfaatan, dan (4) merupakan perpaduan dari ketiga hal tersebut. Batas Wilayah Pesisir Saat ini, penentuan batas-batas wilayah pesisir didunia berdasarkan pada tiga kriteria, yaitu (Dahuri et al., 1996): 1. Garis linier secara arbitrer tegak lurus terhadap garis pantai (coastline atau shoreline). 2. Batas-batas administratif dan hukum negara. 3. Karakteristik dan dinamika ekologis (biofisik) yakni atas dasar sebaran spasial dari karakteristik alamiah (natural features) atau kesatuan proses-proses ekologis (seperti aliran sungai, migrasi biota dan pasang surut). Maksud dari uraian berbagai definisi tentang wilayah pesisir adalah memperkaya wawasan tentang pengertian yang lebih mendasar, batas-batas dan karakteristik kawasan pesisir. Dari berbagai uraian definisi tersebut, dapat ditengarai beberapa unsur/elemen yang mendasar, yaitu: 1. Pertemuan antara daratan dan perairan/laut. 2. Keterlibatan berbagai ekosistem yang berbeda. 3. Adanya interaksi dan keterkaitan antara berbagai ekosistem. 4. Adanya pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan. 5. Terdapat batas-batas (boundary). Mengingat bahwa kawasan pesisir adalah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan ekosistem yang paling produktif maka kawasan pesisir mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung berlebihan dan merusak ekosistem yang ada sehingga semakin hari semakin rusak dan semakin menurun kualitas fungsi ekosistem dimaksud. Beberapa alasan lain yang terkait dengan sifat sumber daya pesisir tersebut adalah : 1. Wilayah yang paling tertekan karena berbagai kegiatan pembangunan dan dampak pembangunan, 2. Wilayah yang kurang diperhatikan, dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana umum, 3. Wilayah yang paling mudah dan banyak diakses karena secara geografis paling mudah dan murah, 4. Wilayah yang mudah berubah karena sifat-sifat biofisiknya, 5. Pertambahan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, dan pada umumnya menjadi tempat berkembangnya kriminalitas, 6. Sumber daya pesisir sering bersifat akses terbuka (open access), paling tidak secara de-facto demikian adanya. Jadi di samping disebabkan oleh dampak pembangunan di kawasan pesisir itu sendiri, juga disebabkan oleh dampak pembangunan atau eksternalitas kegiatan di daerah daratan yang berhubungan langsung dengan kawasan pesisir. Untuk itu maka secara dini diperlukan usaha-usaha perlindungan kawasan pesisir dari ancaman kerusakan atau degradasi kualitas sumber daya alam akibat aktivitas pemanfaatan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, sehingga di satu sisi pemanfaatan yang dilakukan bisa optimal dan di sisi lain sumber daya alam dan ekosistemnya terjaga kelestariannya. Untuk dapat mengelola pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan (sustainable), diperlukan pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang batasan dan karakteristik utama coastal zone (wilayah pesisir) tersebut antara lain: 1. Merupakan bagian dunia yang memiliki ekosistem yang paling produktif (estuaria, daerah genangan, terumbu karang), 2. Kaya akan sumber daya hayati (mangrove, terumbu karang, ikan dan bahan tambang/mineral), 3. Dipengaruhi kekuatan gaya dinamis (erosi, akresi, badai gelombang, bertambahnya permukaan perairan laut), 4. Kepadatannya ¾ dari kepadatan penduduk dunia, 5. Diharapkan menyerap sebagian besar pertambahan penduduk global di masa depan, 6. Merupakan tempat yang cocok untuk pelabuhan, fasilitas industri, pengembangan kota, turisme, penelitian, pertanian, dan pembuangan limbah. Karakteristik wilayah pesisir secara umum penting untuk diketahui dalam upaya perlindungan wilayah pesisir, karena sumber daya hayati perairan pesisir merupakan satuan kehidupan (organisme hidup) yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nir-hayatinya (fisik) membentuk suatu sistem, yang sering disebut dengan ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Beberapa ekosistem utama yang terdapat di wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut (Bengen, 2000): 1. Mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang menyediakan barang (seperti ikan, mineral, minyak bumi) dan jasa (seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, tempat rekreasi) untuk masyarakat pesisir, 2. Dicirikan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholder, yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya, 3. Merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir dimana sebagian besar dari Gross National Product (GNP) tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai dan sejenisnya, 4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk ber-urbanisasi. B. POTENSI SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR Wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah: 1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 132 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang. 2. Dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sekitar 300 kabupaten/kota berada di pesisir. Walaupun kewenangannya ada di provinsi, kabupaten/kota ini merupakan garda terdepan terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. 3. Secara ekonomi, hasil sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 30%. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, seperti sumber energi dan farmasi. 4. Wilayah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) sekaligus sebagai simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh cepat (4-9%) 5. Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lautan yang dapat dikembangkan lebih lanjut meliputi: (a) pertambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 9,3 juta ton/tahun yang tersebar pada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), (c) pariwisata bahari yang diakui dunia dengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (marine biodiversity) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan “ecotourism.” 6. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversitas laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. 1. Estuaria Estuaria adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Peran ekologis dari estuaria adalah sebagai: a. Sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut; b. Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan mencari makanan; dan c. Tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Sedangkan secara umum, estuaria dimanfaatkan manusia sebagai: (1) tempat pemukiman, (2) tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, (3) jalur transportasi, dan (4) lokasi pelabuhan dan industri. 2. Hutan Mangrove Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang dan arus pasang surut yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung. Sebagai suatu ekosistem wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki beberapa fungsi ekologis penting, yaitu: a. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan; b. Sebagai penghasil sejumlah detritus, terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon bakau yang rontok. Sebagian dari detritus ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi para pemakan detritus dan sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral-mineral hara yang berperan dalam penyuburan perairan; c. Sebagai daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan berbagai biota perairan baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Hutan mangrove dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan untuk membuat arang dan juga untuk pulp. Disamping itu ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva ikan dan udang alam. 3. Padang Lamun Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut, yang masih dapat dijangkau cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih dengan sirkulasi yang baik. Air yang bersirkulasi diperlukan untuk menghantarkan zat-zat hara dan oksigen, serta mengangkut hasil metabolisme lamun keluar daerah padang lamun. Secara ekologis padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi perairan pesisir yaitu: a. Produsen detritus dan zat hara; b. Pengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan menyilang; c. Sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini; dan d. Sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dari sengatan matahari. Padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai: (1) tempat kegiatan marikultur berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram, (2) tempat rekreasi atau pariwisata, (3) sumber pupuk hijau. 4. Terumbu Karang Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Secara umum terumbu karang terdiri dari tiga tipe: (1) terumbu karang tepi; (2) terumbu karang penghalang; (3) terumbu karang cincin atau atol. Peran terumbu karang, khususnya terumbu karang tepi adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Selain itu terumbu karang terumbu karang mempunyai peran utama sebagai habitat, tempat mencari makanan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan bagi berbagai biota seperti beraneka ragam avertebrata, beraneka ragam ikan, reptil, dan juga habitat bagi ganggang dan rumput laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung se