Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintahan desa. Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sedangkan fokus penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan) belum berjalan dengan optimal. Ini terlihat dari aspek kendala belum memadai sarana dan prasarana dan kekurangan sumber daya manusia serta lemahnya pengawasan yang dilaksanakan pelaksana. Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan...
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan Desa Kelurahan menjadi desa y...
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), legislatif, anggaran, pemerintah desa Tujuan peneliti...
Hingga saat ini masih banyak sekali pengabaian terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan D...
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD ialah lembaga yang mengoptimalkan penyelenggaraan...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hambatan-hambatan peranan Badan Perwa...
ABSTRAK Pemerintahan Desa merupaka perwujudan dari Otonomi Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa ...
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yan...
Penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaa...
Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenanga...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan di desa yang memiliki peranan pentin...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masya...
Penyelenggara pemerintahan desa untuk dapat mencapai tujuan kinerjanya maka diperukan suatu lembaga ...
Pemerintah desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, landasan pemikiran dalam pengatura...
Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa...
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan Desa Kelurahan menjadi desa y...
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), legislatif, anggaran, pemerintah desa Tujuan peneliti...
Hingga saat ini masih banyak sekali pengabaian terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan D...
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD ialah lembaga yang mengoptimalkan penyelenggaraan...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hambatan-hambatan peranan Badan Perwa...
ABSTRAK Pemerintahan Desa merupaka perwujudan dari Otonomi Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa ...
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yan...
Penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaa...
Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenanga...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan di desa yang memiliki peranan pentin...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masya...
Penyelenggara pemerintahan desa untuk dapat mencapai tujuan kinerjanya maka diperukan suatu lembaga ...
Pemerintah desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, landasan pemikiran dalam pengatura...
Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa...
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan Desa Kelurahan menjadi desa y...
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), legislatif, anggaran, pemerintah desa Tujuan peneliti...
Hingga saat ini masih banyak sekali pengabaian terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan D...