MODEL HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DALAM RANGKA MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA PALEMBANG

Kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pemakaian kantong plastik semakin lama semakin meningkat volumenya yang diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai 2,2 milyar ton per tahun. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik di Indonesia, maka dikeluarkanlah surat edaran oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa penggunaan kantong plastik berbayar belum berlaku secara efektif hal ini disebabkan pemerintah kota Palembang belum menerbitkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengaturnya