Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi pasca jatuhnya masa orde baru sejalan juga dengan tujuan pentingnya menambah dan memperjelas ketentuan dari peraturan yang berkaitan dengan aparatur sipil pemerintahan. Berkaitan dengan tuntutan atas kebutuhan dasar tersebut, maka tidak ada waktu untuk tidak melakukan revisi akan undang-undang yang telah ada tersebut. Maka dari itu, dalam rangka penataan ulang terhadap Dalam rangka mencapai standar profesional, netralitas politik, kapasitas dan produktivitas yang tinggi, serta integritas yang baik bagi SDM dalam aparatur negara, pada tahun 2014 dikeluarkan UU Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Melalui berlakunya peraturan perundang-undangan ini, maka status dan kedudukan dari para pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) atau versi pekerja kontrak, mendapatkan perlindungan dan kejelasan hukum. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dari UU tersebut adalah pengakuan dan pengaturan status PPPK. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam undang-undang terkait disebutkan terkait pemutusan hubungan kerja oleh PPPK dapat diselenggarakan melalui tiga cara yang berbeda diantaranya meliputi pemutusan dengan hormat, pemutusan dengan hormat bukan atas kehendak sendiri, serta pemutusan tidak dengan hormat