Hukum laut internasional

Hukum Laut Internasional adalah peraturan atau regulasi yang mengatur berbagai masalah perbatasan wilayah negara yang berhubungan dengan laut, serta laut wilayah negara atau laut yang terletak di luar wilayah negara (laut lepas), dan eksploitasi sumber daya alam lautnya serta konsekuensi negatifnya akibat pemanfaatan sumber daya alam laut. Karena laut digunakan untuk kepentingan perusahaan pelayaran, usaha dan sumber penghasilan seperti nelayan. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas laut (dua pertiga) lebih banyak dari luas daratan (sepertiga). Luas daratan Indonesia terdiri dari ribuan pulau diantaranya : Perairan pedalaman, selat dan teluk yang menghubungkan pulau-pulau yang ada. Ketentuan Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958-1960 tidak memuaskan negara Indonesia dengan memberikan jaminan nasional atas tidak terintegrasinya wilayah negara. Hal ini diakibatkan oleh keputusan yang salah dari. Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958-1960 yang tidak menjamin perlindungan seluruh wilayah laut, terutama wilayah laut pedalaman. Karena itu, pemerintah Indonesia yang mencetuskan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja dan para diplomat Indonesia seperti Hasyim Djalal untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan. Akhirnya perjuangan di atas dapat diperjuangkan dalam ketentuan Konvensi Ketiga Tahun 1982 tentang Hukum Laut, yang mengakui bahwa seluruh wilayah maritim, termasuk perairan pedalaman Indonesia, merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia (the perspektif nusantara)