PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PENGHIDUPAN YANG LAYAK

ABSTRAK Riset ini mengkaji perihal proteksi hak dari profesi kepada penyandang disabilitas. Pada artikel riset ini penyandang disabilitas pun memiliki hak yang tidak berbeda dari para pegawai non disabilitas, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (2) mengatakan jika tiap individu berhak guna berprofesi juga memperoleh timbal balik juga perlakuan yang adil dan layak pada korelasi kinerja. Meskipun para penyandang disabilitas pun memiliki hak guna berprofesi tanpa mesti terdapat Diskriminasi. Pemerintah pun memiliki otoritas guna mencukupi hak-hak penyandang disabilitas utamanya guna memperoleh profesi. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas Pasal 11 huruf (g) mengatakan guna mendapatkanh peluang guna meningkatkan level profesi juga semua hak normatif yang ada di bagiannya. Korporasi swasta maupun BUMN mesti mendelegasikan sedikitnya 1% penyandang disabilitas juga korporasi yang telah mendelegasikan penyandang disabilitas telah dikaji di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat (1) mengatakan jika pengusaha yang memperkerjakan pegawai kerja penyandang disabilitas mesti mencukupi proteksi seperti dengan tipe kecacatannya. Kata kunci: perlindungan hak, penyandang disabilitas, ketenagakerjaan. ABSTRACT This study discusses the protection of the incumbency to job for individual with disabilities. In writing the study, individual on disabilities also had the same incumbency as non-disabled employee, in the Constitution of the Republic of Indonesia Journal 28D paragraph (2) make sure that human had the right to job and get the fair for proper compensation also implication in an working relationship. . So human with disabilities also have the incumbency to working without intimidations. The country also had an rule for fulfill the incumbency of people with disabilities, especially to get a job. Juridice No. 8 of 2016 speaks about Persons with Disabilities Article 11 letter (g) states to have the opportunity to develop a career path and all the normative rights inherent in it. Private organizations and state-owned enterprises are required to employ at least 1% of people with disabilities and companies that already employ people with disabilities are ruled in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower Article 67 paragraph (1) states that employers who employ employee with disabilities are obliged to provide protect according to the type of disability. Keywords: protection of rights, persons with disabilities, employment