Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang menyatakan: "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.Lebih lanjut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan Peme-lihara...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang m...
Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan kegiatan pendaftaran tanah yai...
Untuk melaksanakan pendaftaran tanah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kem...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh karena warisan harus dilaksanakan melalui prosedur y...
Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemeganghaknya untuk mempergunakan dan men...
Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari masih banyaknya ahli waris yang belum melakukan pe...
Materi pokok penelitian perlindungan hukum pemegang hak atas tanah warisan yang dihaki olih masyarak...
Di Kabupaten Sorong masih sering dijumpai adanya perselisihan dalam pelaksanaan peralihan hak milik ...
Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepadaanggota kaum. Pemegang hak gangga...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang m...
Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan kegiatan pendaftaran tanah yai...
Untuk melaksanakan pendaftaran tanah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kem...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh karena warisan harus dilaksanakan melalui prosedur y...
Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemeganghaknya untuk mempergunakan dan men...
Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari masih banyaknya ahli waris yang belum melakukan pe...
Materi pokok penelitian perlindungan hukum pemegang hak atas tanah warisan yang dihaki olih masyarak...
Di Kabupaten Sorong masih sering dijumpai adanya perselisihan dalam pelaksanaan peralihan hak milik ...
Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepadaanggota kaum. Pemegang hak gangga...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...