Abstrak: Pencemaran laut lintas batas menjadi masalah global yang memerlukan pengaturan tanggung jawab negara untuk mencegah dan mengatasi dampaknya. Artikel ini membahas prinsip kebebasan navigasi, zona ekonomi eksklusif (ZEE), masalah dalam penerapan UNCLOS, landas kontinen, kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut, hak lintas damai, shipping dan mining, aquaculture, kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut, serta kewajiban negara dalam mengatasi pencemaran laut. Penegasan terhadap prinsip kebebasan navigasi dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut menjadi penting dalam mengatasi permasalahan pencemaran laut. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, negara perlu menged...
Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari b...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Judul ini beranjak dari pandangan terhadap Hukum Tata Negara dalam arti yang luas, yaitu Hukum Tata ...
Konvensi hukum laut 1982 atau (UNCLOS) ialah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut perdagangan...
Konvensi hukum laut 1982 atau (UNCLOS) ialah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut perdagangan...
Abstrak Hukum laut internasioal adalah aturan hukum yang sengaja di buat untuk kepentingan tiap ind...
Kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin menjadi semakin lebar dalam lima dasawarsa terakhir...
Hukum Laut Internasional merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam menga...
Kejahatan lintas batas menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian globa...
Kejahatan lintas batas menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian globa...
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki luas laut yang besar dibandingkan negara la...
Abstrak Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan NKRI sebag...
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki luas laut yang besar dibandingkan negara la...
Abstrak Hukum laut internasional yang di atur dalam konvensi UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak lint...
Selama tiga belas tahun semburan Lumpur Lapindo berlangsung dan masih menyisakan banyak permasalaha...
Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari b...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Judul ini beranjak dari pandangan terhadap Hukum Tata Negara dalam arti yang luas, yaitu Hukum Tata ...
Konvensi hukum laut 1982 atau (UNCLOS) ialah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut perdagangan...
Konvensi hukum laut 1982 atau (UNCLOS) ialah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut perdagangan...
Abstrak Hukum laut internasioal adalah aturan hukum yang sengaja di buat untuk kepentingan tiap ind...
Kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin menjadi semakin lebar dalam lima dasawarsa terakhir...
Hukum Laut Internasional merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam menga...
Kejahatan lintas batas menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian globa...
Kejahatan lintas batas menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian globa...
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki luas laut yang besar dibandingkan negara la...
Abstrak Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan NKRI sebag...
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki luas laut yang besar dibandingkan negara la...
Abstrak Hukum laut internasional yang di atur dalam konvensi UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak lint...
Selama tiga belas tahun semburan Lumpur Lapindo berlangsung dan masih menyisakan banyak permasalaha...
Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari b...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Judul ini beranjak dari pandangan terhadap Hukum Tata Negara dalam arti yang luas, yaitu Hukum Tata ...