IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DENGAN KONSEP WELFARE STATE (Studi Kasus Kantor BPJS Kota Padang)

Pada dasarnya Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Hal tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut oleh Indonesia yang tercantum dalam konstitusi. Dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi yang merupakan cerminan dari penegakan aspek hak warga negara oleh Pemerintah, penegakan nilai keadilan dan kesetiakawanan sosial, serta penegakan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, penerapan good governance atau sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan. Salah satu wujud nyata penerapan Good Governance adalah terwujudnya keberlanjutan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan agar konsep dasar penerapan good governance di Kota Padang dalam hal pelayanan BPJS Kesehatan dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat dan aparatur pemerintah Kota Padang. Penelitian ini berupaya mengungkap permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh Kantor BPJS Kota Padang terkait dengan konsep tata kelola yang baik dengan memaparkan sejumlah fakta yang ditemukan melalui metode observasi di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Padang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep tata kelola yang baik dalam pelayanan BPJS Kesehatan dengan menggunakan konsep negara kesejahteraan di Kota Padang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu perbaikan agar diperoleh penilaian yang lebih baik