AKIBAT HUKUM DEBITOR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Pelaku Ekonomi dalam rangka pengembangan usaha sebagai pemilik atau pemegang hak paten dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan dengan paten sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga hak paten yang berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjkan terlebih dahulu antara lembaga jaminan fidusia selaku kreditor dengan inventor sebagai debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimanakan akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah ketentuan hukum positif mengenai hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan masalah yang akan dilakukan secara yuridis normatif. Hak paten bisa dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hak paten. Hak paten diklasifikasikan kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibat dari penjualan objek fidusia ini yang berupa hak paten maka dari pihak kreditur hilangnya piutang kepada debitur yang artinya hutang debitur telah lunas, kemudian dari pihak debitur hilangnya hak-hak atas paten yang sebelumnya dia miliki