Hakikat Penguasaan Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Kwik Kian Gie1amandeman yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUDNRI 1945 berkaitan dengan liberalisasi di sector pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumberdaya alam harus memuat tujuh ciri konstistusional,yaitu: Pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara ekplisit dijelaskan dalam Penjelasan Pasal33 UUD NRI 1945. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUDNRI 1945. Ketiga, sesuai dengan prinsip Pasal 33ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang berdasarkan pada persaingan sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. Keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana dimanatkan Pasal 33ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 terutama dalam hal perencanaan eknomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. Kelima, BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang pentingdan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI1945. Keenam, koperasi sebagai soko guru perekonomian harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. Ketujuh, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta. Kemitraan yang sejajar bisa dilakukan bagi para pihak yangmelakukan transaksi tunggal. Dalam teori kontrak menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan (resiprocal action) atau pembayaran. Jadi dalam sebuah kemitraan harus ada tindakan ekonomi yang saling berbalas. Ciri-ciri inilah yang harus diterjemahkan dalam rangkaian peraturan Pasal 33 UUD NRI 1945 dapat dimaknai sebagai suatu ajaran yang fundamental dan melebihi suatu afirmasi tradisional Kontrak karya pertambangan di Indonesia bukanlah suatu konsesi pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan . Perusahaan hanyalah berperan sebagai pemegang lisensi/izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui kontrak karya, pemerintah mendapatkan manfaat dari pajak, royalti, serta kontrol terhadap operasi produksi pertambangan, sehingga penanaman modal asing di sektor pertambangan haruslah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya manfaat sebesar - besarnya bagi perusahaan pertambangan. Kontrak pertambangan sebagai suatu perianjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan harus mencerminkan perbuatan tiap-tiap pihak yang saling memberi manfaat bagi para pihak, baik pada saat kontrak dibuat maupun pada masa yang akan datang. Hal ini penting mengingat kontrak dibuat untuk jangka waktu berpuluh-puluh tahun. Perbuatan tersebut harus mencerminkan kualitas etis . Jangan sampai suatu perbuatan yang dilakukan pada saat itu dianggap akan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak pantas disebut baik, sehingga kontrak yang dibuat pada saat itu mencelakai di masa mendatang. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa mendatangkan kesenangan/kebahagiaan, sehingga semakin banyak kesenangan atau kebahagiaan yang didatangkan, makin berkualitas hukum itu. Perbuatan etis yang termanifestasi dalam kontrak dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan pun mesti dilihat dari kadar konsekuensi perbuatan tersebut, yaitu perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas perbuatan secara moral diukur berdasarkan akibat dari suatu perbuatan tersebut. Perbuatan yang memberikan manfaat terbesar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu haus dinilai buruk , konsekuensi perbuatan di sini memang menentukan seluruh kualitas moralnya. Konsepsi filosofis tersebut menjadi hal penting untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pertambangan di Indonesia terjadi. Pengelolaan yang lahir karena kontrak maupun karena izin harus mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Apabila pengelolaan tersebut merugikan kepentingan nasional maka wajib bagi pemerintah untuk mengoreksi kebijakan tersebut. Terutama kebijakan di masa lalu yang sampai kini akibat hukumnya masih terjadi yang mungkin saja kebijakan tersebut tidak adil bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemahaman inilah yang perlu terus dibangun dalam proses pengelolaan pertambangan Indonesia. Sumber daya alam Indonesia pada waktunya akan habis terkuras, mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jangan sampai ketika sumber daya alam tersebut telah habis bangsa Indonesia baru tersadar bahwa kita sudah tidak punya apa-apa. Anak cucu kita hanya mewarisi kerusakan akibat pengelolaan pertambangan yang merugikan