KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang seringkali diperdebatkan, hal ini terbukti dengan Putusan-Putusan MK yang berubah-ubah.Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pernah beberapa kali memutuskan berbeda tentang kedudukan KPK ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan KPK merupakan lembaga negara independen di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Pernah pula memutuskan bahwa KPK merupakan eksekutif dilihat dari kewenangannya.Putusan-putusan MK ini tentu saja membawa pengaruh terhadap undang-undang KPK. Revisi undang-undang KPK terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan KPK masuk dalam ranah kekuasaan eksekutif sehingga dengan demikian KPK dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal demikian tentu saja menambah panjang perdebatan di kalangan ahli hukum dengan argumentasinya masing-masing.Dari argument- tasi-argumentasi tersebut penulis menganggap KPK adalah lembaga negara independen di luar struktur organ negara yang utama.Hal ini sejalan dengan theory the new separation of power sebagai konsekuensi dari teori negara kesejahteraan (welfare state) di era abad modern ini. Sebagai lembaga negara independen yang kedudukannya tidak sekuat lembaga negara utama dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentu saja KPK bisa dibubarkan jika lembaga yang selama ini sebetulnya mempunyai wewenang kuat untuk melaksanakan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) mampu berbenah diri. Selama belum mampu berbenah maka wewenang tersebut bisa dilaksanakan oleh KPK yang keberadaannya sampai saat ini masih tetap diperlukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia