PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni : Bagian Kesatu tentang Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan Bagian Kedua : tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294). Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah. Bagaimanakah prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitur pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, terhadap utang-utang debitur selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sedang berlangsung, debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan, dan terhadap perjanjian timbal balik Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut