Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

Keterbukaan informasi publik didasarkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang ini mewajibkan semua semua badan publik untuk aktif menyampaikan semua informasi yang transaparan, lengkap dan jelas kepada publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Solok dalam mengimplementasikan kebijakaan KIP. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dengan analisis deskripsi, studi literatur, situs berita dan pengecekan pada situs website pemerintah. Hasil yang dikumpulkan menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terpenuhi dengan baik, yang dapat berdampak pada efektivitas dalam penerapan kebijakan. Dilihat dari yang pertama yaitu komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan sudah berjalan cukup baik, demikian pula dengan komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan media lokal di Kota Solok. Faktor kedua yaitu sumber daya. Sumber daya dilihat sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan KIP. Faktor ketiga yaitu disposisi. Dalam pelaksanaan kebijakan, faktor disposisi yang disediakan oleh layanan informasi publik telah terpenuhi dengan baik. Keempat, strukur birokrasi. Pada struktur birokrasi peran SOP dan kerjasama pemerintah dalam melaksanakan kebijakan KIP publik sudah melaksanakan tuntutan birokrasi