PERJANJIAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Kerangka perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia baik yang disampaikan dan di-ajukan pada ASEAN, IOC ataupun ILO dapat diimplementasikan dalam kerangka bilateral, sehingga perjanjian kerja internasional meliputi pihak Indonesia yang meliputi PPTKIS dan Pemerintah Indonesia, dan pihak di mana tenaga kerja Indonesia bekerja diwakili oleh Pemerintah negara penerimaan untuk memberikan perlindungan hukum. lemahnya per-lindungan hukum yang dimuat dalam perjanjian kerja. Karena perjanjian hanya dibuat antara calon tenaga tenaga kerja dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang di-buat tidak berdasarkan standar perjanjian kerja internasional. konstruksi hukum perjanjian kerja acapkali tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Adapun permasalahannya sebagai berikut: 1.Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? 2.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1.Bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berbentuk perjanjian kerjasama penempatan merupakan dasar utama perjanjian yang harus dilakukan pada setiap ingin melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 UU No. 39 Tahun 2004 mengatur mengenai penempatan baru dapat dilakukan bila Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah negara tujuan. 2.Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah dimulai dengan perlindungan di dalam negeri yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Advokasi adalah pencegahan dan penindakan terhadap Tenaga Kerja Indonesia non prosedural yang dilakukan melalui sweeping terhadap pelaksana penem-patan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural. Perlindungan hukum dan mediasi penye-lesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan preventif-antisipatif