TELAAH NORMATIF PENERAPAN PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) DI KABUPATEN BANYUASIN

Tanah memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat kepada manusia baik secara ekonomi, sosial dan politik. Bagi masyarakat Indonesia yang agraris,tanah adalah media utama untuk mencari sumber kehidupan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga setiap orang akan selalu berusaha memilikinya dan menguasainya. Melaksanakan Catur tertib pertanahan baik di tingkat Kelurahan/Desa,sampai di Kantor Pertanahan Kab/Kota. Catur tertib pertanahan tersebut adalah tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup; Meningkatkan pengawasan terhadap petugas ukur dari BPN oleh atasannya. Pada aspek hukum hendaknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiansengketa hak atas tanah tumpang tindih (Overlapping). Badan pertanahan nasional sebagai pelaksana administrasi pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih meningkatkan ketelitian, kecermatan dan akurasi dengan didukung oleh data peta yang kuat. Sebaiknya Badan Pertanahan nasional deberikan kewenangan dalam melakukan uji materil terhadap permohonan penerbitan suatu hak agar sertifikat ganda (overlapping) ini tidak terjadi lagi. Selain itu juga jangan membiarkan tanah yang terbit sertifikatnya dibiarkan kosong, ada baiknya tanah tersebut di manfaatkan supaya kepastian hukum terhadap tanah tersebut lebih terjamin