Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung

Fokus penelitian ini pada permasalahan, apakah mekanisme impeachment kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sesuai dengan sistem demokrasi langsung ? Bagaimana mekanisme impeachment kepala daerah di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2008? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan filosofis. Untuk melengkapi bahan-bahan riset, maka metode yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang sudah ada itu di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, sistem impeachment kepala daerah di era demokrasi langsung, harus didesain ulang karena tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dan tidak sejalan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Di samping itu, supaya sistem impeachment kepala daerah tidak didominasi oleh sistem sentralisme yang bertabrakan dengan hakekat sistem desentralisme dan tidak searah dengan nilai-nilai desentralisasi dalam konteks unitarisme