Pelaksanaan pelayanan publik dalam pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Abstrak Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu anugrah dari Tuhan kepada makhluknya,Hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi seseorang atau manusia tersebut.perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki 22 (Dua puluh dua) hak.pengaturan ini diatur dalam pasal 5 undan-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengenai suatu penjabaran hak-hak yang akan diterima oleh suatu individu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hakikat atas dasar hidupnya hingga tutup usia.penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya dan tentunya telah diatur dalam konstitusi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pemenuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukan bahwa masih kurangnya kebutuhan penyediaan pekerjaan, kualitas penyandang disabilitas, serta masih selektifnya di setiap lapangan pekerjaan secara mikro. Dalam pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas masih terus mengalami kendala tetapi operasional perangkat daerah (OPD) kota padang yang berkaitan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas terus berusaha dalam pemenuhan hak pekerjaannya. Dalam konstruksi hukum terhadap pengaturan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus menyangkut keseimbangan terhadap optimalisasi pekerjaan melalui tenaga dari penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hukum baik secara das sollen dan das sein terakomodir dengan tepat. Kata kunci: Disabilitas, Pemenuhan Hak, Optimalisasi Abstract Human Rights (HAM) are a gift from God to their creatures. These human rights cannot be separated from the personal existence of a person or human being. The protection of persons with disabilities has 22 (twenty two) rights. This regulation is regulated in Article 5 of the law. number 8 of 2016 concerning persons with disabilities concerning an elaboration of the rights that will be received by an individual with a disability in carrying out his essence on the basis of his life until he dies. persons with disabilities also have the right to work and receive rewards for their hard work and of course this has been regulated in the constitution . The research method uses empirical legal research methods with statutory and analytical approaches. Fulfillment of employment opportunities for persons with disabilities shows that there is still a lack of need for job provision, the quality of persons with disabilities, and their selectiveness in each job field on a micro basis. In the implementation of the fulfillment of workers' rights for persons with disabilities, they continue to experience problems, but the operation of the Padang city regional apparatus (OPD) related to employment rights for persons with disabilities continues to strive to fulfill their rights to work. In the legal construction of regulating the right to work for persons with disabilities, it must involve a balance towards optimizing work through the workers of persons with disabilities. So that the fulfillment of the law both das sollen and das sein is accommodated appropriately