PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Kata kunci : notaris, pemberhentian secara tidak hormat, peninjauan kembali, pengangkatan kembali ABSTRACT Article 13 UUJN governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force remained because of a criminal offence threatened with a prison sentence of 5 ( Five) years or more. The provisions of article 13 of the UUJN are closely related to the criminal CODE which is the law of the event, in the provision of article 1 Figure 12 KUHAP defines a legal effort i.e. the right of defendant or public prosecutor to not accept a court ruling in the form of resistance Appeals or the appeal or the criminal right to apply for a review in respect of and in the manner governed by this law. With regard to the efforts of the law and Article 13, indeed, notary still has the right to prove his innocence, in this case by submitting a review pursuant to the provisions of 133 article 263 paragraph (1) of the criminal CODE. Indeed, because of the lack of harmony between the CONSTITUTION as material law and the criminal CODE as the law of Formiil, it does not reflect a legal certainty and legal protection for notary who is litigated or is dealing with Legal issues. Furthermore, in case of notary has been disrespectfully dismissed pursuant to article 13 UUJN, but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. One of the rights that will be bound to be asked by a notary public is related to his status as a notary, meaning requesting a reappointment as a notary because it has previously been dismissed disrespectfully based on article 13 UUJN. However, due to unregulated procedures and mechanisms for reappointment of notary public in UUJN and related legislation, in this case it can be said as a legal void and does not reflect legal protection for A notary who is litigated or is dealing with legal issues. Keywords :notary, disrespectful dismissal, reconsideration, reappointmen