PENEGAKAN HUKUM KAPAL ASING DALAM; HAK LINTAS DAMAI DI PERAIRAN INDONESIA

Penelitian ini dilakukan untuk mewujudkan perdamaian hak lintas bagi kapal asing di wilayah laut. Indonesia dan bagaimana penerapan undang-undang tentang hak lintas damai kapal asing di wilayah laut Indonesia. Dalam hal ini, perairan Indonesia harus dilindungi secara hukum dari risiko anarki akibat kegagalan untuk mematuhi peraturan domestik dan internasional yang relevan. Sumber dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diteliti secara kualitatif sebagai bagian dari penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik perundang-undangan dan sejarah. Berdasarkan temuan kajian tersebut, pemerintah Indonesia telah mempromosikan gagasan negara kepulauan ke negara lain sejak Deklarasi Djuanda dalam forum internasional bilateral, trilateral, dan multilateral. Upaya diplomasi ini menyebabkan UNCLOS 1982 menerima Negara Nusantara. Kemudian, sesuai dengan syarat dan ketentuan UNCLOS 1982 dan penegakan hukum bagi kapal asing di perairan, maka wajib menghormati hak lintas damai bagi kapal asing untuk transit melalui perairan kepulauannya. Konvensi, deklarasi, dan hukum nasional semuanya telah digunakan untuk mengatur Indonesia, namun kenyataannya kapal asing terus melanggar peraturan laut tersebut di wilayah Indonesia.Penegakan Hukum; Hak lintas Kapal Asing;Perairan Indonesi