Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

This study reinforces the issue of guardian marriage referred to in the law number 26, which returned to the article 2 that emphasizes that the provisions of religious law are the primary determinant of the validity of a marriage. Because in principle, a woman has no right to marry herself, so women marry other women. Indonesian jurisprudence about marriage guardian law is contained in the Law and the KHI. In Law Number 1 of 1974, it is unclear how to regulate marriage guardians, but it is required that there be a parent's permission for those who are married if they are not yet 21 years old. In the practice of the Religious Courts, the guardian of marriage is a necessity for the marriage to be valid, even the guardian of the marriage must also be assessed whether the mujbir guardian or the regular guardian.Artikel ini mempertegas masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26, dikembalikan pada pasal 2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.Wawasan fikih Indonesia tentang hukum wali nikah telah termaktub dalam Undang-undang dan atau KHI. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orangtua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 tahun. Dalam praktek Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan untuk sahnya nikah, bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah wali mujbir atau wali nasab biasa