Implikasi Kekuasaan terhadap Konstitusi dan Pilkada di Era Otonomi Daerah

This paper aims to find out the impact and implications of power in the implementation of local autonomy in Indonesia. This study analyzes the constitutional and electoral changes as a form of good governance principle. The results of the study show that the implications and impacts of direct election in direct elections give the nuances of violating the constitution frequently. Similarly, the tendency to interpret the rules according to the will of the regional authorities. So that impact on the emergence of horizontal conflict society. Similarly, a growing number of interest conflicts arise, also giving extra work of the Constitutional Court (MK) to confirm to the constitution. This is exacerbated by the political elite who make politics as a means to seize power so often the political substance deviated from its true value. And this study shows that the election results are not optimal and make local leaders show behavior that is not pro-society with the growth of corruption. This article suggests a serious effort to address it by providing character education for local leaders with a nuanced sense of religious value and local wisdom.Tulisan  ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak dan implikasi kekuasaan dalam implementasi otonomi daerah. Studi ini menganalisa perubahan konstitusi dan Pilkada sebagai wujud prinsip pemerintahan yang baik. Hasil studi menunjukkan bahwa implikasi dan dampak kekusaan dalam pilkada langsung memberi nuansa seringnya melanggar konstitusi. Begitu pula kecenderungan penafsirkan aturan sesuai kehendak penguasa daerah. Sehingga berdampak pada timbulnya konflik horisontal masyarakat. Demikian pula timbulnya konflik kepentingan semakin banyak yang muncul, juga memberi pekerjaan ekstra Mahkamah Konstitusi (MK) agar sesuai dengan konstitusi. Hal ini diperparah oleh elit politik yang menjadikan politik sebagai sarana untuk merebut kekuasaan sehingga sering substansi politik melenceng dari nilai sejatinya. Dan studi ini menunjukkan bahwa hasil pilkada tidak maksimal dan menjadikan pemimpin lokal menampakkan perilaku yang tidak berpihak kepada masyarakat dengan tumbuh suburnya korupsi. Artikel ini menyarankan upaya serius untuk menanganinya dengan memberikan pendidikan karakter bagi para pemimpin daerah yang bernuansa pada nilai religius dan kearifan lokal