KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

Abstrak: Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Jinayat Aceh pada 2014 silam, di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Dinamika pemidanaan itulah yang menjadi fokus dalam artikel ini. Penelitian ini menunjukkan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.Abstract: The Position of Aceh Criminal Code in Indonesian National Criminal Code System. In the amidst discussions on the National Criminal Code (RKUHP) draft, Aceh has produced a version of Aceh Criminal Code-commonly referred to as Aceh Qanun Jinayat in 2014. As part of the Indonesian territory, such circumstances certainly bring about a lot of polemics. Among the polemics is the legal difference (dualism) between Aceh and other parts of Indonesia in overcoming the crime. This article focuses on the dynamics of the crime. The study shows the uniqueness of the Aceh Qanun Jinayat which should be a stimulus for the development of the national criminal law. In addition, the reorientation of punishment in Aceh should be another agenda for the sake of Aceh integration into the national penal system. This privilege should not be interpreted as a differentiator, but a reinforcement of the unity system where Aceh Qanun Jinayat is a part of sub-system of criminal law.Kata Kunci: Aceh, hukum pidana, qanun, jinaya