Analisis Yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan pegawai notaris (studi putusan PN Karanganyar NO.36/PID.B/2021/PN.KRG)

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia. Terdakwa VA dalam Putusan PN No.36/Pid.B/2021/PN.Krg, VA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana surat palsu yang dimaksud adalah Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.  VA selaku pegawai notaris TA, seharusnya dapat membantu notaris TA dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan notaris TA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa VA justru melakukan tindakan di luar perintah notaris TA dan perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan surat keterangan (covernote) notaris menimbulkan kerugian bagi pihak PT.BPR AMS dan Notaris TA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab pegawai notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris berupa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administrasi kantor notaris, tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan akta serta notaris tanggung jawab sebagai saksi instrumentaire dalam pengesahan suatu akta notaris.  Pegawai notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, jika pegawai notaris tersebut melakukan perbuatan yang membuat surat keterangan (covernote) palsu atau memalsukan surat keterangan (covernote), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (covernote) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (covernote) palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu